REPORTASEBALI.COM – PDIP kembali mengusung Jokowi sebagai presiden mendatang. Kepastian itu terungkap, ketika partai Moncong Putih Kepala Banteng ini menggelar hajatan Rapat Kerja Nasional (Rakernas) di Bali, 23-25 Februari 2018.
Satu pertanyaan yang masih menjadi misteri, siapa pendamping Jokowi?
Sejumlah nama bermunculan. Ada Muhaimin Iskandar, Agus Harymurti Yudhoyono (AHY), Anies Baswedan, mantan Panglima TNI Gatot Nurmantanyo, sampai Basuki Tjahaja Purnama alias Ahok.
Itu pun belum cukup. Masih ada nama anyar yang mendadak muncul ke permukaan. Menko Polhukam, Jenderal TNI (Purn) H. Wiranto tiba-tiba mencuat ketika Ketua Umum partai Hanura Oesman Sapta Odang, menunjuk Wiranto sebagai pendamping Jokowi mendatang.
Wiranto sampai saat ini masih ‘abstain’. Ketua Umum PBSI ini hanya ingin fokus menyelesaikan tugasnya sebagai Menkopolhukam, sebuah job yang tidak ringan.
“Apalagi memasuki tahun politik Pilkada serentak, disusul Pilpres mendatang,” kata Wiranto pada saat itu.
Banyak menyebut, Pilpres mendatang, rada-rada tegang. Politik indentitas ala Pilkada Jakarta tempo hari diperkirakan tetap mencuat, disusul Hoaks, isu soal bangkitnya PKI. Belum lagi dominasi investasi negeri Tirai Bambu, seperti halnya reklamasi, menjadi ‘nyanyian’ merdu yang terus diotak-atik.
Semua itu, bisa mengoyak kebhinekaan yang telah dirajut oleh para Faunding Father negeri ini.
Alvara Research Center dalam rilisnya menyebut duet pimpinan Sipil-Militer paling disukai, mencapai 93,2 persen. Sementara perpaduan tokoh nasionalis sekuler mencapai 89,9 persen. Jawa dan luar Jawa menempati 82,4 persen, dan tua-muda 84,7 persen.
Dari duet sipil-militer, ada tiga nama yang muncul yakni AHY, Gatot dan Wiranto. Dari tiga nama itu, maka AHY menempati posisi teratas. Elektabilitasnya mencapai 17,2 persen. Sementara Gatot mencapai 15,2 persen.
Dalam survei tersebut, nama Wiranto memang belum mencuat sebagai pendamping Jokowi.
Tapi, jika dilihat track record menangani keamanan negeri ini, Wiranto banyak berkiprah. Lihat saja saat krisis politik 1998 lalu. Dia berhasil ‘memuluskan’ transisi dari rezim otoriter ke reformasi hingga saat ini.
Jika ingin mengambil alih pucuk pimpinan saat itu, kansnya begitu terbuka, mengingat saat itu dia ‘orang pertama’ di institusi tentara negeri ini. Tapi, Wiranto memuluskan suksesi secara konsitusi dengan mengantarkan BJ Habibie sebagai Presiden RI ke-3.
Begitupun ketika Pilkada Jakarta yang memanas. Mantan Ketua Inkai ini tetap dingin menangani politik identitas yang mencuat. Padahal, akselerasinya cukup mencuat. Ada jutaan orang yang turun ke jalan. Hasilnya, Pilkada pun berjalan mulus, menempatkan Anies sebagai Gubernur DKI.
Realitas itu, dari sisi duet Sipil-Militer, kans Wiranto tetap mencuat. Apalagi saat ini, reformasi yang keblablasan, membuat banyak pihak merindukan kepemimpinan Soeharto, yang dinilai mampu mensejahterakan masyarakat. Mampu membuat swasembada beras, sesuatu yang diidamkan masyarakat negeri ini.
Dan, banyak menyebut, Jokowi yang ngebut membangun infrasturuktur negeri ini, membutuhkan stabilitas keamanan. Dia tidak ingin diganggu dengan hoaks, politik identitas ataupun bangkitnya isu PKI yang menghabiskan energi. (dyu)
