REPORTASEBALI, GIANYAR – Bank Indonesia mendorong agar Kabupaten Gianyar mempercepat untuk naik kelas kualitas penilaian pelaksanaan dari TPID, mempercepat dan mmperluas digitalisasi daerah di seluruh sektor usaha dan pajak di Gianyar.
Hal ini disampaikan oleh Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali Trisno Nugroho saat bertemu dengan Wakil Bupati Gianyar AA Gde Mayun di Kantor Bupati Gianyar, Jumat (17/9/2021).
Hadir pada kesempatan tersebut Deputi Direktur Bank Indonesia Provinsi Bali S. Donny H. Heatubun dan jajarannya, para kepala dinas terkait di Kabupaten Gianyar, unsur BPD Gianyar dan media. Acara yang semula dijadwalkan bertemu langsung dengan Bupati Gianyar I Made Agus Mahayastra batal dilakukan karena berbagai kesibukan sang bupati.
Dalam pertemuan tersebut, Trisno Nugroho mengawali dengan meminta agar Gianyar bisa masuk dalam penilaian inflasi daerah, sebab selama ini yang dinilai adalah Denpasar dan Singaraja. Inflasi di Gianyar lebih mudah cara menilainya yakni dengan melihat proses, output dan out come.
“Apa program unggulan di GIanyar, misalnya UMKM pangan. Out put seperti apa. Laporan harus menarik. Inflasi itu penting. Minimal ada beberapa hal yang harus diperbaiki yang sering mempengaruhi inflasi yakni cabe, yang sekarang sudah murah. Tapi pernah perkilo Rp 125 ribu. Bagaimana cabe bisa stabil harga selama setahun di Gianyar. Caranya bagaimana. Harus bisa. Ini hanya soal cara. Cari jalan. Gianyar sumber cabe. Problemnya ada di pasca panen. Misalnya cabe serbuk, divakum, di-storage. Buleleng itu kurang cabe. Bisa juga dijual antarprovinsi. Harga naik terus. Tidak pernah turun,” ujarnya.
Selain cabe, yang sering mempengaruhi inflasi adalah daging, canang, minyak goreng, bawang merah. Ini harus dijaga ketersediaannya, stoknya, volumenya. Kalau ini stabil dan Gianyar memiliki inovasi maka Gianya bisa masuk dalam penilaian inflasi daerah.
Selain itu Trisno Nugroho juga mengatakan hasil rapat koordinasi Nasional Tim pengendali inflasi Indonesia tanggal 25 Agustus 2021 2021 yang dipimpin langsung oleh presiden. Dalam rapat tersebut, presiden mendorong seluruh daerah di Indonesia agar UMKM pangan yang menggunakan digital. Tujuannya adalah mengendalikan inflasi dan mensejahterakan para UMKM itu sendiri.
“Untuk kami dari BI Bali berkomunikasi dan berkoordinasi dengan Kabupaten Gianyar melalui Wakil Bupati AA Gde Mayun, agar Kabupaten Gianyar naik kelas dalam kualitas pelaksanaan penilaian TPID. Kami juga mendorong agar tim percepatan dan perluasa digitalisasi daerah. Semua penerimaan APBD, pengeluaran APBD. Penerimaan pajak yang 10 item harus segera digitalisasi. Retribusi dari 22 item, baru 10 yang sudah online dan 12 yang belum. Kita mendorong agar ini semua segera semuanya segera direalisasikan,” ujarnya.
Ia mengakui hal ini memang tidak mudah. Banyak wajib pajak yang masih ke loket pembayaran pajak, karena masyarakat butuh bukti. Padahal ini bukti bisa dilakukan secara elektronik yakni bisa menggunakan ATM, E-commerce, dan berbagai fasilitas lainnya.
Di beberapa kota lain di Indonesia, seperti di Solo, pajak sudah memiliki aplikasi sendiri. “Ini mau tidak mau, suka tidak suka harus cepat digitalisasi. Jangan katakan cepat atau lambat, tetapi harus lebih cepat,” tegasnya.
Penerimaan bisa non tunai sehingga bisa meningkatkan pendapatan atau PAD Gianyar. Kabupaten Gianyar sebenarnya PDRB-nya bertumpu pada akomodasi makan minum (Akmamin) sekitar 25-30 persen. Sektor kedua adalah pertanian. Pertanian perlu digenjot sebab pasar produk pertanian ada di pasar-pasar Gianyar, ada di berbagai hotel di Gianyar.
Bila pariwisata sudah pulih, maka produk pertanian akan lebih terserap di hotel dan restoran. Selama Covid19 ini juga bisa dijual di market place, makanya perlu digitalilasi produk pertanian. Kemudian bisa juga dijual kota lain di Bali, atau bahkan antarprovinsi dengan kerja sama antardaerah, baik G to G maupun B to B.
Selain itu, BI meminta agar Gianyar lebih gencar lagi memanfaatkan QRIS dalam setiap transaksi di seluruh sektor usaha di Gianyar. QRIS juga harus terus digalakkan secara masif. Ini untuk efektifitas transaksi atau pembayaran tanpa tatap muka. “Saya sudah dua tahun tidak bawa dompet,” katanya.
Sekarang semua menggunakan QRIS. Baik sektor pemerintah maupun swasta. “Jangan sampai Bali tertinggal dengan Jawa. Kecepatan digitalisasi Bali itu nomor 4 di Indonesia, setelah DKI, Jabar, Jatim, lalu Bali. Ini untuk beli di market place. Sekarang saja Endek sudah bisa dijual di Perancis, di Paris. Ini untuk mempermudah transaksi sehingga semua orang bisa belanja dari mana saja, tanpa batas,” ujarnya.
