DENPASAR, REPORTASE BALI– Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyelenggarakan kegiatan diseminasi perkembangan ekonomi dan kebijakan terkini melalui event bertajuk BALINOMICS pada Selasa, (25/2/2025). Dalam pengantarnya, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Erwin Soeriadimadja, menyampaikan bahwa Rapat Dewan Gubernur (RDG) Bank Indonesia pada 18-19 Februari 2025 memutuskan untuk mempertahankan BI-Rate sebesar 5,75%, melanjutkan kebijakan pro-stability dan pro-growth Bank Indonesia. Keputusan ini konsisten dengan upaya menjaga prakiraan inflasi 2025 dan 2026 tetap terkendali dalam sasaran 2,5±1%, stabilisasi nilai tukar
Rupiah sesuai dengan fundamental di tengah ketidakpastian global, dan turut mendorong pertumbuhan ekonomi.
Sementara itu, kebijakan makroprudensial dan sistem pembayaran terus diarahkan untuk mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Kebijakan Insentif Likuiditas Makroprudensial (KLM) ditingkatkan untuk lebih mendorong kredit/pembiayaan perbankan kepada sektor-sektor prioritas pertumbuhan dan penciptaan lapangan kerja sejalan dengan program Asta Cita Pemerintah.
Lebih lanjut, Erwin optimis bahwa ekonomi Bali tahun 2025 akan tumbuh pada rentang 5,0-5,8% (yoy), lebih tinggi dari ekonomi nasional yang diprediksi tumbuh pada kisaran 4,7-5,5% (yoy). Optimisme ini juga didukung dengan keyakinan masyarakat yang tetap kuat, sebagaimana tercermin dari Indeks Keyakinan Konsumen (IKK)
Februari 2025 yang berada pada level optimis sebesar 137,75 serta peningkatan penjualan ritel yang terindikasi dari kenaikan Indeks Penjualan Riil (IPR) menjadi 117,2 pada Januari 2025. Demikian pula dari sisi pelaku usaha, Survei Kegiatan Dunia Usaha (SKDU) menunjukkan optimisme yang dicerminkan dari Saldo Bersih Tertimbang (SBT) kegiatan usaha pada triwulan IV 2024 yang positif sebesar 29,56%. Ke depan, diperlukan kolaborasi strategis dari berbagai pihak untuk mendorong pertumbuhan ekonomi Bali tetap kuat melalui penguatan pariwisata berkualitas dan diversifikasi ke sektor lainnya, antara lain melalui penguatan pertanian, perdagangan, dan investasi. Bank Indonesia juga terus konsisten mendorong hilirisasi pangan, antara lain melalui pembinaan UMKM dan penguatan pembiayaan.
BALINOMICS juga menghadirkan narasumber dari pelaku usaha pariwisata, Ida Bagus Agung Partha Adnyana yang kerap disapa Gus Agung selaku Chairman Bali Tourism Board. Gus Agung menyampaikan bahwa di tengah ketidakpastian ekonomi global dan tantangan di sektor Meetings, Incentives, Conferences, and Exhibitions
(MICE), perlu dilakukan beberapa langkah untuk memperkuat pariwisata Bali, diantaranya diversifikasi produk
wisata seperti ekowisata, wisata budaya, gastronomi, dan wisata kesehatan, serta optimalisasi infrastruktur dan aksesibilitas. Pemasaran digital dan branding melalui media sosial serta kolaborasi dengan sektor swasta dan komunitas menjadi kunci untuk menarik kunjungan pariwisata berkualitas. Selain itu, regulasi lingkungan dan kebijakan energi hijau di sektor perhotelan serta transportasi perlu turut diperkuat guna memastikan keberlanjutan ekonomi dan ekologi mengingat pentingnya keberlanjutan lingkungan hidup bagi sektor pariwisata. Dengan strategi diferensiasi, pemasaran digital, penguatan infrastruktur, kolaborasi, dan
keberlanjutan, Bali diharapkan terus berkembang sebagai destinasi wisata unggulan yang lebih tangguh dan
berdaya saing.
Keberlanjutan lingkungan hidup yang sempat disinggung oleh Gus Agung menjadi salah satu topik diskusi
BALINOMICS. Dalam rangka mendukung ekonomi dan keuangan yang berkelanjutan, Bank Indonesia memberikan sejumlah insentif untuk mendorong pembiayaan hijau, seperti pelonggaran Loan to Value Financing to Value (LTV/FTV) hingga 100% untuk kendaraan dan properti berwawasan lingkungan.
Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali mengedepankan implementasi program-program pengembangan ekonomi dan keuangan hijau melalui peningkatan literasi keuangan hijau serta pembinaan UMKM berwawasan lingkungan.
Upaya mendorong ekonomi hijau dan berkelanjutan membutuhkan peran aktif dari seluruh lapisan masyarakat.
Pertama, diperlukan ownership terkait perkembangan ekonomi dan keuangan hijau yang dapat diwujudkan dalam bentuk regulasi daerah disertai pengawasannya. Kedua, diperlukan contoh champion, seperti yang diinisiasi Pemkab Gianyar yang telah mengembangkan pertanian organik. Ketiga, mengembangkan model bisnis yang mendukung hilirisasi dengan mengedepankan keterlibatan petani, pelaku usaha, offtaker, pemerintah
daerah, termasuk lembaga pembiayaan.
