DENPASAR, REPORTASE BALI– Praktisi pariwisata Ngurah Paramartha mengeritik secara cerdas polemik pembangunan Floating Storage Regasification Unit (FSRU) terminal LNG (Liquefied Natural Gas) yang rencananya akan dibangun di Sidakarya, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar. “Harusnya pemerintah dan juga kaji dulu sebelum memutuskan untuk membangun di Sidakarya. Bali Selatan itu sudah memiliki setumpuk masalah pembangunan yang hingga kini masih belum selesai. Ada sampah, ada macet, ada reklamasi. Apakah ini belum cukup. Kenapa mesti ditumpuk lagi dengan pembangunan FSRU LNG di selatan,” urainya saat ditemui dalam diskusi di Denpasar beberapa hari lalu.
Ia menilai, saat ini rencana pembangunan FSRU LNG masih menjadi pro dan kontra. Polemik ini bisa dipahami karena di seputaran wilayah itu ada masalah lingkungan hidup yang akan menjadi ancaman serius. Pembangunan terminal FSRU LNG akan mengeruk laut. Sudah pasti berdampak terhadap ekosistem di seputaran pengerukan seperti terumbu karang, habitat penyu dan seterusnya. Kemudian sepanjang instalasi pipa gas juga berbahaya, karena harus melewati hutan mangrove, melewati tumpukan sampah yang tak pernah selesai di TPA Suwung. “Siapa yang bisa menjamin jika hal ini tidak bermasalah di kemudian hari,” ujarnya.
Ngurah Paramartha menyampaikan agar pembangunan terminal LNG perlu dikaji secara detail dan akuntabel terkait lokasi di Pantai Sidakarya. Ia menyarankan agar Pemerintah Provinsi Bali dan pengembang (PT Dewata Energi Bersih) membangun FSRU LNG di wilayah Bali Timur. Niat tulus ingin Bali Mandiri Energi Bersih sudah bagus, namun perlu dikaji mendalam lokasi LNG sebelum berdampak pada pariwisata Bali berkelanjutan.
“Kembali ke niatnya, kalau memang ingin mandiri energi, ya mestinya dibuat proyek yang lebih besar sekaligus untuk mengcover Bali. Bilanglah di Bali Timur, khan bisa suplai juga energi listrik untuk NTB dan NTT,” katanya.
Disebutkan, jika hari ini rencananya dibangun di Sidakarya hanya untuk suplai ke PLTDG Pesanggaran, maka hanya melayani 30 persen kebutuhan listrik di Bali. “Kalau posisi disini, LNG Sidakarya hanya suplai ke Pesanggaran. Cuma 30 persen dari kebutuhan listrik Bali secara menyeluruh,” terangnya.
Secara khusus, Ngurah Paramartha mengkritisi terkait tindakan nyata di balik pesan Bali Mandiri Energi.
Menurutnya, LNG Sidakarya merupakan persoalan kecil jika ingin agar Bali mandiri energi bersih. “Sebenarnya ini persoalan kecil, kalau memang Bali ingin agar mandiri energi kenapa tidak.Tapi, apakah dengan di situ memang mandiri? kan belum tentu juga. PLTDG Indonesia Power, kan hanya 30 persen melayani kebutuhan listrik. Masih ada yang lain. LNG dipasang hanya untuk 30 persen?,” katanya.
Ngurah Paramartha juga mempertanyakan mengapa Bali Selatan, khususnya di Sanur dan Serangan menjadi pusat pembangunan. Terlihat semuanya menumpuk di sana. Padahal di sana sudah padat aktivitas pariwisata. Ketika ditanya terkait dampak LNG Sidakarya terhadap pelaku bisnis pariwisata di Intaran Sanur dan Pulau Serangan, Paramartha menuturkan akan berdampak pada kenyamanan tamu atau wisatawan.
“Disitu akan ada kapal besar 300 meter dan tinggi 40 meter, sama dengan kita pergi ke Paiton gitu PLTU Paiton,/ khan 24 jam dia harus terang. Sekarang pemandangan yang terang benderang itu akan membuat kita dan tamu khususnya, nyaman atau tidak?,” ungkapnya.
Menurut dia, berdasarkan informasi lokasi LNG seharusnya berjarak 20 kilometer dari daratan, sehingga hal ini perlu dibuka ke publik agar publik bisa memberi masukan terkait dampaknya.
“Harusnya kalau bicara dampak terhadap pariwisata harusnya investor pariwisata yang diundang. Kalau bicara dampak lingkungan, warga yang hidup di pesisir yang diundang, jangan institusi atau lembaga yang mewakili. Mestinya pemilik villa, hotel, restoran harus diundang, karena mereka berinvestasi disitu,” urainya.
Senada dengan Ngurah Paramartha, pelaku pariwisata Bali Yusdi Diaz mengatakan, jika Bali ingin mandiri energi disarankan membangun pembangkit tenaga listrik yang lebih besar di wilayah Bali utara atau timur.
“Tempat itu, Sidakarya tidak layak dijadikan Terminal LNG, kalau mau mandiri energi buat yang besar sekaligus di tempat lain, entah di utara, timur, yang mana lebih memungkinkan buat yang besar dan menyuplai seluruh Bali,” katanya.
Menurut Yusdi, Bali butuh pembangkit listrik baru yang besar karena yang saat ini tersedia di Pesanggaran hanya menyuplai 30 persen kebutuhan listrik keseluruhan Bali. Rencana pembangunan LNG Sidakarya telah berlangsung selama tiga tahun. Sejumlah tahapan mekanisme telah dipenuhi. Namun, PT DEB hingga saat ini belum bisa membangun karena menunggu persetujuan lingkungan terkait analisis mengenai dampak lingkungan dari Kementerian Lingkungan Hidup.
Patut diketahui, bahwa
Menteri Lingkungan Hidup (LH) RI, Hanif Faisol Nurofiq telah meninjau lokasi LNG Sidakarya, Selasa 27 Mei 2025 lalu. Menteri LH RI menyampaikan akan mengawasi ketat proses persetujuan lingkungan sebelum menerbitkan izin.
