DENPASAR, REPORTASE BALI- Polemik soal pro dan kontra pembangunan LNG di Sidakarya terjawab dengan terang benderang. Ternyata, sosialisasi dan edukasi AMDAL pembangunan LNG sudah dilakukan sejak tahun 2022. Hal ini disampaikan Bendesa Adat Sidakarya Ketut Suka saat ditemui awak media Sabtu malam (24/1/2026). Ia menjelaskan, sosialisasi tentang AMDAL sudah dilakukan sejak lama. Dan sosialisasi itu tidak hanya satu atau dua kali tetapi dilakukan banyak kali agar masyarakat paham. “Bahkan Bapak Gubernur Bali sendiri ikut menjelaskan, bahwa energi listrik Bali tidak boleh lagi tergantung kepada Jawa. Selama ini energi listrik Bali tergantung dari Jawa. Bali harus mandiri energi. Namun karena Bali adalah daerah pariwisata dunia, maka yang harus dibangun adalah energi bersih, tidak menggunakan diesel. Masyarakat akhirnya paham,” ujarnya.
Ia juga mengakui bahwa sosialisasi itu dihadiri oleh seluruh elemen masyarakat bukan hanya masyarakat di Desa Sidakarya dan Intaran. Tetapi juga masyarakat di Desa Adat Serangan, Sanur, para akademisi, para nelayan dari tiga desa tersebut. “Dan semuanya sepakat mendukung pembangunan LNG di Sidakarya. Ada tanda tangan resmi. Ada dokumen resmi dukungan tersebut. Misalnya dari Desa Adat Serangan, hadir saat itu Bendesa Adatnya yang menjabat saat itu, hadir juga lurahnya, hadir juga beberapa tokoh masyarakat, unsur nelayan. Kenapa sekarang jadi polemik lagi,” ujarnya.
Sejak sosialisasi awal itu sudah dijelaskan bagaimana dampak positif dan negatifnya, mulai dari dampak lingkungan hidup baik kepada Bali maupun untuk masyarakat di Sidakarya, Intaran, Serangan dan Sanur. Semua sudah dijelaskan dengan sangat ilmiah oleh para pakar di bidangnya, dari sisi ekonomi, dari sisi lingkungan hidup. “Kami masyarakat di Sidakarya dan Intaran tidak ujug-ujug menerima pembangunan ini. Konsultasi publik sudah dilakukan. Semua unsur terlibat tanpa kecuali. Kami juga belajar, melihat, ada ahli dari ITS Surabaya, dan juga dari Bali. Jadi dampak positif dan negatifnya sudah dijelaskan semua. Dan semua sudah diantisipasi sampai dampak yang paling kecil sedikit pun, baik secara lingkungan hidup, ekonomi, sosial budaya dan keagamaan,” ujarnya.
Waktu itu, pria yang sudah menjabat 6 tahun sebagai Bendesa Adat ini melihat sendiri, bagaimana para pakar menjawab keresahan masyarakat. Yang paling ditolak saat itu karena kekuatiran jika sewaktu-waktu ada human eror dan LNG atau gas itu meledak. Ternyata gas yang disuplai masih dalam bentuk cair. Proses gasifikasi baru akan dilakukan di tempat lain. Wilayah Sidakarya dan Intaran hanya dilewati instalasi pipa. “Dalam simulasi kami lihat sendiri. Ternyata LNG itu berbeda dengan LPG. Kalau LPG begitu disulut api langsung meledak. Ternyata gas dalam gelas begitu disulut korek api tidak menyala, karena masih dalam bentuk cair. Nyalanya kecil, hanya seperti lilin,” ujarnya. Dan simulasi ini disaksikan oleh banyak pihak. Semua akhirnya menyetujui pembangunan LNG di Sidakarya dan Intaran.
Saat itu desa yang keberatan dan menolak adalah Desa Sanur. Karena dikuatir akan merusak mangrove dan mengganggu vegetasi pesisir. Keberatan ini akhirnya diterima sehingga pembangunan infrastruktur LNG digeser ke tengah laut berjarak 3,5 kilometer dari bibir pantai.
Ketua Kelompok Nelayan Sidakarya Putu Benny Adnyana juga menjelaskan hal yang sama. Sosialisasi AMDAl LNG kepada nelayan juga sudah dilakukan. Seluruh keberatan, kekuatiran, tentang dampak bagi masyarakat nelayan sudah diantisipasi dengan sejumlah solusi yang tepat. “Kekuatiran nelayan bahwa kehadiran kapal LNG yang besar itu akan mengganggu aktifitas nelayan itu tidak benar. Karena sudah diatur alurnya. Ternyata kehadiran kapal itu tidak lebih dari 24 jam. Sehingga memang tidak mengganggu nelayan keluar masuk saat melaut,” ujarnya.
Ia menjelaskan bahwa kehadiran LNG di Sidakarya sama sekali tidak mengganggu aktifitas nelayan seperti yang diisukan selama ini. Keputusan akhir dari desa adat juga sudah dilakukan dengan mempertimbangkan dampak atau konsekuensi yang menguntungkan pihak masyakarat. Sejak proses sosialisasi tentang AMDAl LNG dilakukan, komunikasi dengan pihak pengembang terus dilakukan. Dan selama ini komunikasi terus berjalan dengan baik.
Selain itu, komitmen Kelompok Nelayan Sidakarya dengan pihak Tahura juga sudah dilakukan. Tahura meminta agar para nelayan di Sidakarya ikut menjaga kelestarian lingkungan, perawatan mangrove, meminimalisir sampah yang bisa membuat pohon mangrove rusak. “Kami dari kelompok nelayan memang ditugaskan untuk menjaga hutan bakau Termasuk pembersihan sampah agar tidak rusak,” ujarnya.
Ia meyakini jika kebutuhan LNG di Bali saat ini sudah sangat mendesak. Pengalaman blackout beberapa kali harusnya menjadi keprihatinan bersama seluruh masyarakat Bali, bukan hanya di Sidakarya saja. Komunikasi terus berjalan dengan baik. Saat ini masyarakat menunggu realisasi pembangunan LNG sehingga bisa menguntungkan semua pihak. “Kami sangat mengharapkan keterbukaan semua pihak agar pembangunan ini segera diwujudkan,” ujarnya.
