REPORTASEBALI, BADUNG – Asosiasi Katalog Elektronik Nasional (AKEN) menggelar pameran Indonesia Sustainable Procuirment Expo (ISPE) 2022 di Nusa Dua Bali selama dua hari berturut-turut, Kamis (2/6/2022) hingga Jumat (3/6/2022).
Pameran dibuka langsung oleh Ketua Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Bima Arya yang juga merupakan Walikota Bogor, Jawa Barat. Pameran tersebut juga mensosialisasikan instruksi Presiden Jokowi agar target 1 juta produk dalam negeri terutama UMKM masuk dalam katalog elektronik nasional.
Selain itu, pameran tersebut juga bertujuan untuk mengenalkan kepada stakeholder terkait dan masyarakat yang lebih luas mengenai Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) dengan konsep Sustainable Procurement (pengadaan berkelanjutan) dan membantu pemerintah Indonesia untuk kembali menghidupkan dan memajukan Industri Pengadaan Barang dan Jasa dan UMKM yang terdampak selama masa pandemi dua tahun terkahir.
Ketua Umum AKEN Sutardi saat dikonfirmasi di sela-sela pameran mengatakan, AKEN akan menggandeng seluruh stakeholder pengadaan sampai UMKM. “Kita ingin agar selurus stakeholder bersama sama memasukan produknya masuk E-katalog Nasional. Sehingga seluruh stakeholder juga mulai dari pemerintah sampai kepada masyarakat untuk belanja menggunakan produk dalam negeri,” ujarnya.
Selain AKEN, pameran ini juga melibatkan LKPP (Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah), APTIKNAS (Asosiasi Pengusaha Teknologi Informasi dan Komunikasi Nasional), APEKSI (Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia), KREEN selaku pelaksana kegiatan serta Raja Travel.
ISPE 2022 ini merujuk pada sebuah inisiatif global yang dimotori oleh Perserikatan Bangsa Bangsa (PBB) dalam dekade terakhir yaitu Sustainable Development Goals (SDG) 2030 untuk menghilangkan kemiskinan, menjamin kesetaraan dan mengurangi efek dari pemanasan global untuk melindungi pemenuhan kebutuhan untuk generasi mendatang.
Untuk mewujudkan hal tersebut maka setiap negara harus memiliki Program untuk mewujudkan hal tersebut, salah satunya adalah Pengadaan Berkelanjutan (Sustainability Procurement).
Berdasarkan United Nations Environment Programme (UNEP), Sustainable Procurement adalah sebuah proses dimana organisasi publik memenuhi kebutuhan akan barang, jasa, konstruksi dan utilitas untuk mencapai Value For Money (VFM) dalam keseluruhan siklus penggunaan yang menguntungkan tidak hanya bagi organisasi tersebut, tetapi juga untuk masyarakat dan ekonomi.
Sekertaris Jenderal AKEN, Budi Pramana Ginting mengatakan, Pengadaan Berkelanjutan (Sustainable Procurement) adalah program praktik pengadaan yang menimbulkan dampak positif untuk Lingkungan Sosial dan Ekonomi dan Sustainable Procurement sudah memiliki standar ISO 20400:2017. Di sektor pemerintah program ini dikenal dengan Sustainable Public Procurement (SPP).
“Tujuan Pengadaan Berkelanjutan ini untuk memaksimalkan Value for Money dengan memasukan tiga kriteria yaitu Ekonomi, Aspek Sosial dan Lingkungan Hidup dalam proses pengadaan barang/jasa” tegas Budi.
Jika dilihat dari berbagai aspek dalam Pengadaan Berkelanjutan, banyak upaya yang harus dilakukan para pihak dalam merealisasikannya dengan risiko dan biaya yang tidak kecil. Namun demikian inisiatif Pengadaan Berkelanjutan ini mendorong terpenuhinya harapan pengguna barang/jasa, mendorong terciptanya keunggulan kompetitif melalui fungsi pengadaan barang/jasa serta mendorong adanya inovasi menuju Pengadaan Berkelanjutan.
“Kami mengangkat Sustainable Procurement sebagai langkah membantu mensukseskan Program Pemerintah dalam menjalankan Sustainable Public Procurement dan membantu para Stakeholder dalam menjualkan produk mereka kepada user yang dalam hal ini Pemerintah dan UMKM,” ujarnya.
Menurut Budi, AKEN terus mendata dan mengembangkan sistem, edukasi, sosialisasi agar produk dalam negeri masuk E-katalog Nasional. “Tahun ini kami targetkan masuk E-katalog Nasional 1 juta produk sesuai dengan program pemerintah. Kami juga menggandeng seluruh anggota yang saat ini berjumlah 102 anggota dari berbagai sektor termasuk UMKM agar produknya masuk E-katalog Nasional,” ujarnya.
Stakeholder yang produknya masuk E-katalog Nasional akan terus menjaga etika yang harus dipertahankan. Salah satunya adalah produk tersebut adalah buatan Indonesia. Sebab pemerintah menargetkan belanja langsung senilai Rp 400 triliun adalah produk dalam negeri. Angka ini diharapkan terserap oleh UMKM dan produk lainnya buatan Indonesia dan dilarang menggunakan produk asing.
Barang-barang yang termasuk pada sustainable procurement diantaranya kertas, termasuk sub produk. Misalnya: Kertas foto copy dan Kertas Grafis, Kertas Tisu (Kertas toilet, tisu dapur, sapu tangan). Furnitur, termasuk sub-produk tertentu. Misalnya: Mebel kayu, Furnitur Rotan/Bambu. Peralatan Listrik dan Elektronik, termasuk sub-produk tertentu seperti Komputer dan laptop, Printer dan perangkat Multifungsi AC, Pusat Data, Cahaya dan Lumineer; Peralatan Pengolahan Limbah Medis (Autoclave dan Microwave Hybrid).
Konstruksi, termasuk sub-produk seperti Jasa konstruksi (Desain bangunan, konstruksi dan manajemen), Semen dan agregat Bahan konstruksi berbasis kayu. Grup produk lain yang relevan makanan dan minuman. Tekstil, produk sekali pakai dan kemasan plastik termasuk file folder stasioner yang terbuat dari plastik.
