DENPASAR, REPORTASE BALI– Bank Mandiri dan Bank BNI diketahui menerapkan biaya administrasi atau pemotongan sebesar Rp 30.000 pada pembelian kartu e-money airport yang berlaku di beberapa gerai, khususnya di area bandara. Biaya ini biasanya dikenakan sebagai biaya untuk pembuatan kartu e-money atau biaya administrasi lainnya yang terkait dengan transaksi. Pembelian kartu e-money airport ini umumnya digunakan untuk mempermudah pembayaran di tempat-tempat tertentu, termasuk di transportasi umum atau fasilitas lainnya. Jika Anda bermaksud membeli kartu e-money di bandara atau tempat serupa, pastikan untuk memeriksa apakah biaya tersebut diterapkan, karena hal ini dapat bervariasi tergantung pada kebijakan masing-masing bank dan lokasi.
Kasus ini juga terjadi di Bandara Ngurah Rai Bali, yang berawal dari kisruh tarif parkir yang diprotes warga. Awalnya, warga protes karena tarif parkir kendaraan (mobil dan sepeda motor) di Bandara Ngurah Rai dalam pembelian perdana seharga Rp 50 ribu namun saldo nol setelah tiga jam parkir. Saldo yang nol ini ternyata sudah dipotong terlebih dulu oleh Himpunan Bank Negara (Himbara) yang mengeluarkan kartu E-Money Bandara Ngurah Rai Bali.
Anehnya, pemotongan tersebut tanpa sepengetahuan pembeli atau pengguna saat membeli kartu perdana e-money, baik di pintu masuk dan keluar Bandara Ngurah Rai maupun di toko berjejaring, alfamart dan indomart. Petugas pun tidak menjelaskan apa-apa soal pemotongan ini. Sebab, pembelian kartu perdana e-money airport Bandara Ngurah Rai harganya Rp 50 ribu. Namun isinya bukan Rp 50 ribu ternyata hanya Rp 20 ribu.
Menanggapi hal ini General Manager Bandara Internasional Ngurah Rai, Akhmad Syaugi menjelaskan, perihal perjanjian kerjasama antara Himbara tentang kartu elektronik antara PT.Angkasa Pura Indonesia dipastikan tidak ada. “PT.Angkasa Pura Support selaku pengelola parkir di Bandara Ngurah Rai sifatnya hanya meminta dukungan pemenuhan kartu elektronik untuk mendukung kelancaran program fullcashless and fullmanless yang diberlakukan di Bandara Ngurah Rai,” tulis Ahmad Syaugi menjawab pertanyaan sejumlah awak media di melalui pesan singkat Whatsapp, Selasa (4/2/2025).
Ia menambahkan, penjualan kartu elektronik sebelum pemberlakuan fullmanless dan fullcashless di Bandara Ngurah Rai juga sudah beredar luas tidak hanya di Bandara Ngurah Rai.
“Ada yang dijual seperti di Indomaret dengan rata-rata harga kartu elektronik perdana sebesar Rp.50.000,- dengan isi saldo Rp.20.000. Jika habis bisa di top up kembali oleh pengguna sesuai dengan isi saldo yang diinginkan.Jika diisi ulang Rp.50 ribu maka isinya utuh Rp.50.000,” sebutnya. Keterangan ini juga masih diragukan karena beberapa warga yang dikonfirmasi saat top up kartu tetap dipotong biaya administrasi sebesar Rp 2500.
Menurutnya, dalam pembelian perdana, sebanyak Rp 30 ribu sudah dipotong pihak bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yang memproduksi kartu itu yaitu Bank BRI, Bank BNI dan Bank Mandiri.
Ia menambahkan, penjualan kartu perdana elektronik selain di Bandara Ngurah Rai, tentunya dari pihak perbankan juga memberlakukan biaya administrasi penerbitan kartu perdana sehingga sehingga jumlah saldo awal saat pembelian pertama berapapun nominalnya sudah diatur oleh regulasi dan ketentuan perbankan yang menerbitkan kartu perdana dimaksud.
Pemotongan biaya 30 ribu pada kartu perdana e money oleh pihak bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Negara (Himbara) yang mana dilakukan oleh Bank BNI dan Bank Mandiri menjadi pertanyaan para warga.
Anehnya, bank BNI dan Mandiri memotong uang warga sebesar itu tanpa sepengetahuan konsumen.
Sosialisasi dari Himbara tak pernah dilakukan. Konsumen seakan masuk dalam jebakan Batman Himbara.
Terhitung sejak November 2023 saat uji coba penerapan full manless dan full cashless hingga saat ini, sudah sekitar 15 ribu konsumen membeli kartu perdana e money Bandara Ngurah Rai.
Jika Rp 30 ribu dikalikan 15 ribu maka ada uang konsumen sebesar Rp 450 juta yang telah dipotong Himbara tanpa sepengetahuan customer.
Warga harusnya jengah dengan hal ini dan meminta pertanggungjawaban bank. Karena jika bersembunyi dibalik argumentasi pemotongan biaya adminstrasi, rasanya terlalu besar jika harus memotong sebesar Rp 30 ribu.
