DENPASAR, REPORTASE BALI– Bawaslu Bali mendorong optimalisasi peran kehumasan di seluruh jajaran Bawaslu kabupaten dan kota di Bali, terutama dalam mengisi masa non tahapan Pemilu. Hal ini disampaikan oleh Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Bali, Ketut Ariyani, dalam rapat koordinasi pengelolaan kehumasan, peliputan, dokumentasi, dan informasi publik yang dilaksanakan oleh Bawaslu Badung, Selasa (6/5/2025).
Menurut Ariyani, peran kehumasan tidak hanya penting saat tahapan Pemilu berlangsung, namun justru menjadi sangat strategis di luar tahun politik. “Pasca Pemilu, seringkali kinerja Bawaslu tidak terlihat publik karena tidak adanya tahapan yang berjalan. Padahal, fungsi pengawasan, edukasi, dan literasi politik tetap kami jalankan. Di sinilah kehumasan memegang peran penting untuk menjaga eksistensi dan membangun citra kelembagaan,” ungkapnya di Kantor Bawaslu Badung, Selasa (6/5/2025).
Ia memberikan apresiasi terhadap Bawaslu Badung yang dinilainya memiliki inovasi luar biasa dalam bidang kehumasan. “Badung menjadi satu-satunya Bawaslu kabupaten di Bali yang punya ruang podcast sendiri. Ini menunjukkan komitmen kuat dalam membangun komunikasi publik yang kreatif dan inklusif. Tentu ini didukung juga oleh pemerintah daerah yang memberikan fasilitas memadai,” tambahnya.
Ariyani juga menekankan bahwa masa non-anggaran atau non-tahapan justru bisa menjadi peluang untuk memperkuat komunikasi publik tanpa beban biaya besar, dengan memanfaatkan kemajuan teknologi digital. “Hari ini, Komunikasi digital sangat mempermudah kita dalam menyampaikan pesan spirit pengawasan kepada masyarakat, kita bisa membangun konten edukatif dan menyebarkan nilai-nilai pengawasan bahkan tanpa anggaran,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Kepala Bagian dan Komunikasi Pimpinan Pemerintah Kabupaten Badung, Made Suardita menyampaikan komitmen pemerintah daerah dalam mendukung kerja-kerja literasi politik dari Bawaslu, utamanya Bawaslu Badung. “Kami di Pemerintah Daerah tentu siap bersinergi. Memberikan pemahaman politik kepada masyarakat adalah tanggung jawab bersama demi demokrasi yang sehat, khususnya di Bali,” pungkasnya.
