NUSA DUA, REPORTASE BALI- Pemerintah Provinsi Bali dan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta menegaskan komitmen bersama untuk mendukung pertumbuhan pariwisata yang semakin menjanjikan, melalui kebijakan terpadu, kolaborasi strategis, dan pemantauan ketat dalam menghadapi tantangan sampah, kemacetan, dan pergerakan wisatawan internasional. Gubernur Bali Wayan Koster mengatakan, Bali telah melakukan berbagai upaya untuk meningkatkan pariwisata Bali yang berkualitas. Namun ada hal yang harus dilakukan segera, dibenahi segera adalah persoalan sampah dan kemacetan. Kedua persoalan ini sudah dilakukan berbagai langkah.
Pertama, masalah sampah, Bali sudah meluncurkan “Gerakan Bali Bersih Sampah”, yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Bali Nomor 9 Tahun 2025 dan resmi berlaku sejak 11 April 2025 bersama Menteri Lingkungan Hidup. “Kami fokuskan pada pengelolaan sampah di sumbernya serta pembatasan plastik sekali pakai di bawah 1 liter. Semua elemen, mulai dari pemerintah daerah dan desa adat hingga pelaku usaha pariwisata, sekolah, pasar, dan tempat ibadah, diwajibkan mengikuti kebijakan ini, demi mewujudkan Bali bersih dari sampah dalam dua tahun ke depan,” ujarnya.
Kedua, soal kemacetan. Bali sudah berupaya untuk mengurangi kemacetan.
“Dalam menanggulangi kemacetan, Pemprov Bali telah menerapkan skema lalu lintas baru, penyesuaian jam operasional kantor dan sekolah, serta pelarangan angkutan logistik siang hari. Rencana pembangunan underpass di Denpasar dan Badung, dibiayai oleh 10 % PHR kabupaten dan kota terkaya, akan dimulai perencanaan tahun ini dan konstruksi tahun depan, dengan target selesai sebelum 2029. Armada Kendaraan Dewata pun kembali beroperasi secara gotong-royong antar-kabupaten, dan kami menjajaki moda transportasi berbasis rel untuk masa depan,” ujarnya.
Koster juga menyentil soal banyak turis asing di Bali yang berulah dengan melakukan tindakan yang tidak manusiawi, meresahkan dan mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat. Ia tegas mengatakan, pemerintah sudah melakukan tindakan tegas. “Lebih dari 400 wisatawan asing berkelakuan menyimpang telah dideportasi oleh tim terpadu kepolisian dan Imigrasi, sebagai langkah tegas menjaga keamanan, kenyamanan, dan ketenangan Pariwisata Bali. Saya menyambut antusias pertumbuhan kunjungan internasional yang mencapai rata-rata 20.309 pengunjung per hari pada April 2025, serta kenaikan penerimaan pajak daerah di Badung memimpin dengan Rp 5,9 triliun per Desember 2024, diikuti Denpasar Rp 1,4 triliun dan Gianyar Rp 1,3 triliun, menandakan dampak positif kebijakan pemulihan pariwisata dan investasi infrastruktur,’ ujarnya.
Koster menyebut bahwa BBTF menjadi event penting di Bali dan menjadi jembatan yang sangat penting untuk memperkuat citra pariwisata Bali.
“Saya melihat Bali & Beyond Travel Fair (BBTF) sebagai jembatan penting antar-pelaku industri, pemerintah, dan buyer global untuk memperkuat citra destinasi dan membuka peluang investasi baru. Melalui BBTF, kami berharap memperluas kerja sama strategis dengan Provinsi DKI Jakarta, memanfaatkan jaringan BUMD transportasi dan dana silpa, serta menegosiasikan rute dan frekuensi penerbangan bersama maskapai internasional. Dengan sinergi seluruh lapisan pemerintahan, pelaku pariwisata, dan mitra udara global, kita akan mewujudkan lingkungan yang bersih, mobilitas lancar, dan kenyamanan akses masuk yang semakin baik, sehingga Bali tetap menjadi destinasi unggulan dunia,” ujarnya.
Sementara Wakil Gubernur DKI Rano Karno mengatakan, DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Bali yang sudah berpengalaman dalam menangani pariwisata. “DKI Jakarta siap berkolaborasi dengan Provinsi Bali, memanfaatkan silpa APBD DKI sebesar hampir Rp 4,8 triliun dan dukungan tiga BUMD—Bank DKI (kelak menjadi Bank of Jakarta), MRT, dan Transjakarta—untuk meningkatkan konektivitas dan arus kunjungan. Mengingat 6 juta dari 9,5 juta wisatawan domestik ke Bali berasal dari Jakarta, kerja sama ini diharapkan mengembalikan keseimbangan kunjungan dan penerimaan pajak,” ujarnya.
Rano Karno mengatakan, sebagai bagian revitalisasi, 10 hotel di Jakarta diwajibkan menampilkan budaya Betawi. Sementara pembentukan Jakarta Film Commission dan konsep ‘Jakarta Kota Cinema’ dirancang untuk menarik talenta dan investor perfilman, sektor dengan 84 juta penonton nasional pada 2024. “Kami juga memperluas kebijakan ASN wajib naik transportasi umum setiap Rabu, guna mendukung mobilitas berkelanjutan dan mengurangi kendaraan pribadi,” ujarnya.
Ketua Panitia BBTF Putu Winastra mengatakan, pameran pariwisata di BBTF memberikan kesempatan dan peluang bagi para pengusaha pariwisata untuk melakukan berbagai promosi secara internasional. “BBTF menciptakan hubungan yang lebih mendalam dan tahan lama antara produk dan destinasi, memberikan kesempatan bagi peserta untuk merasakan pengalaman nyata di tempat, melampaui sekadar ruang pamer. Lebih dari itu, BBTF telah membuktikan jangkauan dan dampak internasionalnya, berakar pada semangat budaya unik Bali, berbasis di Bali namun berfokus pada seluruh Indonesia,” ujar Putu Winastra.
Hal yang sama disampaikan oleh Ketua Bali Tourism Board Ida Bagus Partha Adnyana. Ia mengatakan, ASITA Bali itu ibarat dapurnya para turis yang mengurus berbagai kepentingan wisatawan. “ASITA ibarat dapur dalam dunia pariwisata, sejak menyambut tamu, menyiapkan segala kebutuhan pra-perjalanan hingga akhir pengalaman wisata. Sebagai garda terdepan, ASITA berperan sebagai ‘frontliner’ yang tak tergantikan, di bawah naungan BTB tidak diizinkan asosiasi lain menggelar acara serupa. Kami berkomitmen memperkuat kehadiran ASITA di Bali, agar kualitas layanan dan kolaborasi industri pariwisata se Indonesia semakin kokoh,” ujar Adnyana.
