DENPASAR, REPORTASEBALI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali bersama Badan Pusat Statistik (BPS) kembali memperkuat sinergi menjelang pelaksanaan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK) 2026. Sebagai langkah awal, pelatihan petugas lapangan digelar selama tiga hari pada 25–27 November 2025 di Denpasar.
Pelatihan dihadiri Kepala Direktorat Pengawasan Perilaku PUJK, Edukasi, Pelindungan Konsumen, dan Layanan Manajemen Strategis OJK Bali, Irhamsah. Hadir pula Pranata Komputer Ahli Madya BPS Bali, Kadek Agus Wirawan, serta 9 petugas pendata dan 3 pengawas lapangan dari Tabanan, Buleleng, dan Bangli.
Kegiatan ini dirancang untuk meningkatkan pemahaman petugas mengenai literasi dan inklusi keuangan, metodologi survei, serta pengenalan dasar mengenai OJK dan lembaga jasa keuangan (LJK). Dengan pemahaman tersebut, petugas diharapkan mampu menghasilkan data yang akurat dan sesuai standar pelaksanaan survei nasional.
Indeks Literasi dan Inklusi Semakin Strategis
Irhamsah menjelaskan bahwa indeks literasi dan inklusi keuangan kini menjadi indikator pembangunan dalam RPJMN 2025–2029.
“Literasi dan inklusi keuangan sangat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat. OJK membutuhkan instrumen pengukuran yang tepat untuk memantau perkembangan sekaligus merumuskan kebijakan yang lebih strategis,” ujar Irhamsah.
Ia menegaskan, SNLIK menjadi rujukan nasional untuk mengevaluasi program edukasi keuangan serta menentukan arah kebijakan peningkatan literasi dan inklusi di masa mendatang.
Pranata Komputer Ahli Madya BPS Bali, Kadek Agus Wirawan, mengapresiasi keberlanjutan kolaborasi antara BPS dan OJK sejak 2023. BPS memastikan dukungan penuh dalam pelaksanaan SNLIK 2026.
“Kami berharap seluruh petugas dapat menjalankan survei sesuai prosedur agar data yang dihasilkan benar-benar valid dan akurat,” kata Agus.
Menurutnya, petugas lapangan yang terlibat merupakan mitra BPS berpengalaman, sehingga kualitas pengumpulan data dipastikan tetap terjaga.
10.800 Responden di 34 Provinsi
SNLIK 2026 akan melibatkan 10.800 responden berusia 15–79 tahun di 34 provinsi dan 120 kabupaten/kota. Di Bali, survei akan dilaksanakan di Tabanan, Buleleng, dan Bangli dengan total 270 responden.
Survei direncanakan berlangsung 21 Januari–10 Februari 2026 dengan metode wawancara tatap muka berbasis aplikasi Computer Assisted Personal Interviews (CAPI) FASIH Mobile.
Data yang dikumpulkan mencakup berbagai sektor jasa keuangan, meliputi Perbankan, Pasar modal, Perasuransian, Lembaga pembiayaan, Dana pensiun, Pergadaian, Lembaga keuangan mikro, Fintech P2P lending, Sistem pembayaran (di luar pengawasan OJK), Keterampilan, sikap, dan perilaku keuangan masyarakat
Melalui pelatihan ini, OJK berharap para petugas tidak hanya mampu melakukan pendataan secara benar, tetapi juga ikut berperan sebagai agen edukasi untuk mendorong peningkatan literasi dan inklusi keuangan di masyarakat.
