Koperasi Merah Putih sudah Terbentuk di Seluruh Desa dan Kelurahan di Bali

0
192

BANGLI, REPORTASE BALI– Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan komitmennya dalam mendukung program nasional, khususnya terkait dengan penguatan ekonomi mulai dari desa melalui pembentukan Koperasi Merah Putih di seluruh desa dan kelurahan di Bali. Ia menyampaikan saat ini koperasi merah putih telah terbentuk pada seluruh desa dan kelurahan yang tersebar di seluruh Bali.

Informasi itu disampaikan Gubernur Koster dalam sambutannya pada acara BIMTEK Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Koperasi Merah Putih dalam mendukung program Prioritas Nasional serta Penandatanganan Surat Pernyataan Penyerahan Aset untuk Koperasi Merah Putih di Wantilan Taman Makam Pahlawan, Desa Adat Penglipuran, Kabupaten Bangli. Kegiatan yang diikuti pengurus Koperasi Merah Putih dan unsur kejaksaan ini dihadiri Jaksa Agung Muda Intelijen (JAM-Intel) Prof. Reda Manthovani dan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang.

Koster menyampaikan, Bali memiliki 636 desa dan 80 kelurahan. Semuanya sudah membentuk koperasi merah putih, telah terdaftar serta menyusun kepengurusan. “Bali paling cepat mencapai 100 persen,” ujarnya. Langkah berikut yang menjadi prioritas adalah penyediaan lahan untuk perkantoran dan usaha. Sejauh ini baru sebanyak 474 desa dan kelurahan yang punya aset dan bisa dimanfaatkan untuk Koperasi Merah Putih. “Kekurangannya tengah kami upayakan dengan pemanfaatan lahan Pemprov, Pemerintah Kabupaten/Kota atau milik desa,” katanya.

Gubernur Koster berharap penyediaan gedung untuk koperasi merah putih di Bali bisa segera rampung agar bisa lanjut ke tahapan penyediaan modal usaha untuk menggerakkan badan usaha yang berbasis di desa ini. “Ini yang kami dorong dalam beberapa bulan sehingga semua instrumen lengkap dan koperasi bisa beroperasi. Targetnya tahun 2026 sudah berjalan dengan baik dan lancar. Ini wujud komitmen kami dalam mendukung kebijakan dan arahan Bapak Presiden. Kami kompak cepat dan solid bergerak dalam melaksanakan apa yang manjadi arahan Bapak Presiden,” urainya.

Baca Juga :   Bali Butuh Rp 3,1 Triliun Uang Kartal Jelang Lebaran Tahun 2025

Koster juga memberikan apresiasi dan terima kasih kepada Kejaksaan Agung RI yang memberi perhatian sangat besar terhadap Daerah Bali. “Kejaksaan agung telah memberikan perhatian luar biasa pada pembangunan di Provinsi Bali terutama dalam bidang hukum. Yang pertama hadir adalah Bale Kertha Adhyaksa yang telah dituangkan dalam Perda,” sebutnya.

Koster menambahkan, Bale Kertha Adhyaksa adalah pendekatan kearifan lokal dalam proses hukum. “Makin lengkap dengan adanya Jaksa Garda Desa. Kalau Bale Kertha Adhyaksa itu di desa adat, nah Jaga Desa ini di desa dinas. Jadi program untuk Bali sangat lengkap. Bisa jadi Bali satu-satunya provinsi yang mendapat kehormatan dari Kejaksaan Agung,” bebernya.

Koster menegaskan komitmennya untuk mendukung program Bale Kertha Adhyaksa dan Jaga Desa. “Kami akan turun langsung membantu jajaran kejaksaan bersama Bupati, Walikota. Karena ini sangat penting untuk menjamin perangkat kita mengelola dana APBN dan APBN dengan baik sehingga tak tersangkut kasus hukum,” ujarnya.

JAM-Intel Reda Manthovani mengapresiasi keseriusan Gubernur Koster dalam melaksanakan program Koperasi Merah Putih di daerah Bali.
Menurut dia, program Jaga Desa bertalian erat dengan keberadaan Koperasi Merah Putih karena nantinya akan banyak gelontoran dana. Jajaran kejaksaan bertugas memastikan dana itu dikelola dengan baik dan tak digunakan sembarangan.

Hal senada diutarakan Kepala Kejaksaan Tinggi Bali Chatarina Muliana Girsang. “Melalui program Jaga Desa, kami mendukung penguatan koperasi merah putih yang menjadi pilar dalam mewujudkan kemandirian ekonomi,” tandasnya.

Pembukaan BIMTEK Optimalisasi Jaksa Garda Desa (Jaga Desa) dan Koperasi Merah Putih ditandai dengan pemukukan kentongan. Dalam kesempatan itu, JAM-Intel Reda Manthovani juga berkesempatan mengunjungi hutan bambu yang ada di areal Desa Wisata Panglipuran.

Baca Juga :   Percepat Transformasi Digital Indonesia, Gojek dan Kominfo Teken Nota Kesepahaman