DENPASAR, REPORTASE BALI- Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Bali menggelar Pertemuan Koordinasi Konselor HIV/AIDS Tahun 2026 di UPTD Bapelkesmas Provinsi Bali, Selasa (2/6/2026). Kegiatan ini diikuti ratusan konselor HIV/AIDS dari seluruh Bali sebagai upaya memperkuat penanggulangan HIV sekaligus mengejar target global 95-95-95.
Pertemuan tersebut menghadirkan dua narasumber berpengalaman di bidang kesehatan reproduksi dan layanan HIV/AIDS, yakni dokter sekaligus aktivis kesehatan reproduksi Oka Negara serta Puji Astuti dari Klinik VCT Merpati RSUD Wangaya Denpasar.
678 Kasus HIV Baru Ditemukan dalam Empat Bulan
Sekretaris KPA Bali, A.A. Ngr. Patria Nugraha, mengungkapkan, berdasarkan data Dinas Kesehatan Provinsi Bali, sejak Januari hingga April 2026 telah ditemukan sebanyak 678 kasus baru HIV di Bali.
Dari jumlah tersebut, Kota Denpasar menjadi daerah dengan kasus tertinggi, disusul Kabupaten Badung dan Kabupaten Buleleng. Rincian kasus HIV baru di Bali hingga April 2026 yakni,
Kota Denpasar: 274 kasus (40 persen)
Kabupaten Badung: 157 kasus (23 persen) Kabupaten Buleleng: 97 kasus (14 persen). “Sebelum tahun 2000 epidemi HIV di Bali bergerak lambat. Sejak 2003 hingga sekarang terjadi peningkatan tajam melalui hubungan seksual, yang terkonsentrasi pada kelompok populasi kunci,” ujar Patria Nugraha.
Menurutnya, penyebaran kasus HIV kini telah ditemukan di seluruh kabupaten dan kota di Bali sehingga diperlukan penguatan layanan konseling, deteksi dini, dan edukasi masyarakat.
Bali Kejar Target 95-95-95 dan Eliminasi AIDS Tahun 2030
Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bali I Nyoman Gede Anom yang membuka kegiatan tersebut menegaskan komitmen Pemerintah Provinsi Bali untuk mencapai target eliminasi AIDS pada tahun 2030. Target tersebut meliputi tidak adanya kasus baru HIV, tidak ada kematian akibat AIDS, serta tidak ada diskriminasi terhadap Orang Dengan HIV (ODHIV). “Baru empat bulan sudah ditemukan 678 kasus. Ini seperti fenomena gunung es karena masih banyak kasus yang belum terdeteksi,” kata Gede Anom.
Ia menjelaskan, Bali masih berada dalam kategori epidemi HIV terkonsentrasi pada populasi kunci. Namun apabila upaya pencegahan dan penanganan tidak diperkuat, kondisi tersebut berpotensi berkembang menjadi epidemi yang lebih luas di masyarakat. “HIV bukan hanya penyakit menular. Dampaknya juga menyentuh aspek sosial, budaya, ekonomi, pendidikan hingga keamanan,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Gede Anom menekankan pentingnya layanan konseling dan tes HIV yang profesional, ramah, serta bebas stigma.
Menurutnya, stigma terhadap ODHIV masih menjadi salah satu hambatan utama dalam menemukan kasus dan mendorong masyarakat melakukan tes HIV secara sukarela. “Stigma membuat penemuan kasus menjadi sulit. Padahal ODHIV yang viral load-nya tersupresi tidak menularkan virus dan dapat menjalani kehidupan normal seperti penderita hipertensi maupun diabetes,” ujarnya.
Ia berharap konselor dari wilayah dengan jumlah kasus tinggi seperti Denpasar, Badung, dan Buleleng dapat berbagi pengalaman serta strategi penemuan kasus dan edukasi kepada daerah lainnya di Bali.
Sementara itu, Patria Nugraha menjelaskan bahwa Pertemuan Koordinasi Konselor HIV/AIDS Tahun 2026 memiliki empat agenda utama, yakni, penyegaran materi dan peningkatan kapasitas konselor, memperkuat jejaring serta sistem rujukan antar layanan, mengidentifikasi berbagai kendala yang dihadapi di lapangan. Berbagi pengalaman dan praktik terbaik untuk meningkatkan kualitas layanan VCT dan PITC.
Melalui pertemuan ini, KPA Bali berharap koordinasi antar konselor semakin kuat sehingga target penanggulangan HIV/AIDS di Bali dapat tercapai secara optimal menuju tahun 2030.
