DENPASAR, REPORTASE BALI- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap seorang warga negara asing (WNA) asal Armenia yang kedapatan melakukan aktivitas tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimilikinya. Yang bersangkutan dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa pendeportasian serta diusulkan masuk
dalam daftar penangkalan.
WNA tersebut berinisial DK (29), laki-laki asal Armenia pemegang Izin Tinggal Kunjungan (ITK) B1 yang berlaku hingga 26 November 2026. Kasus ini terungkap berdasarkan hasil pemeriksaan yang dilakukan oleh petugas Bidang Pengawasan dan Penindakan Keimigrasian, yang menemukan dugaan keterlibatan DK dalam kegiatan operasional dan pelayanan di salah satu klinik kecantikan di kawasan Canggu, Kecamatan Kuta Utara, Kabupaten Badung, Bali.
Meskipun pada awalnya DK menyangkal memiliki pekerjaan maupun melakukan aktivitas profesional selama berada di Indonesia, petugas berhasil menemukan sejumlah bukti digital pada telepon genggam yang bersangkutan. Bukti tersebut meliputi tangkapan layar ulasan daring yang menyebutkan adanya pelayanan tindakan kecantikan (lip filler) oleh seseorang bernama “Dr. David” di klinik kecantikan dimaksud, serta riwayat percakapan WhatsApp yang menunjukkan keterlibatan DK dalam berkomunikasi dengan calon klien, membagikan lokasi, serta tergabung dalam grup internal jaringan klinik tersebut.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa setiap orang asing yang masuk dan berada di wilayah Indonesia wajib mematuhi ketentuan
keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan tujuan pemberian izin tinggalnya. “Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian. Kami tidak akan menoleransi izin tinggal untuk melakukan pekerjaan atau kegiatan komersial yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ramdhani.
Ramdhani menjelaskan bahwa Izin Tinggal Kunjungan diperuntukkan bagi aktivitas kunjungan seperti wisata maupun kegiatan lain yang diperbolehkan sesuai ketentuan, bukan
untuk terlibat dalam kegiatan operasional maupun memberikan pelayanan usaha komersial di Indonesia.
Atas pelanggaran tersebut, DK dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian berupa
pendeportasian. Yang bersangkutan dijadwalkan dideportasi pada 16 November 2026 melalui Bandar Udara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan namanya diusulkan masuk dalam daftar penangkalan. “Kami menyambut baik kehadiran wisatawan maupun warga negara asing yang memberikan
kontribusi positif bagi Bali. Namun, setiap aktivitas harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban umum serta melindungi masyarakat dari praktik usaha atau pelayanan ilegal oleh orang asing,” ujar
Ramdhani.
Imigrasi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan WNA melalui pemeriksaan lapangan, pendalaman bukti digital, serta sinergi lintas
instansi. “Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” tambah Ramdhani.
Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian secara profesional, tegas, proporsional, dan
berkeadilan. Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing guna menjaga
kepentingan umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung iklim pariwisata
dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.

