DENPASAR, REPORTASE BALI- Kasus Dokter Karina Chandra yang ditetapkan sebagai tersangka dengan tuduhan menyembunyikan asal usul orang atau anak semakin jelas penuh rekayasa dan upaya kriminalisasi. Terbaru, tim kuasa hukum Karina Chandra yakni Siti Sapurah atau yang lebih dikenal dengan panggilan Ipung mendatangi Polresta Denpasar, Selasa (17/11/2026). Ipung mendatangi Kapolresta Denpasar untuk menyerahkan dokumen tambahan tahap ketiga ke Kapolresta Denpasar Kombes Pol I Wayan Winaya. Ada pun dokumen tambahan tahap ketiga yakni akta kelahiran anak. Dalam akta kelahiran tersebut dengan jelas tertulis nama kedua orangtuanya yakni ayahnya bernama Reiner Sugata Liman dan Ibunya bernama Karina Chandra.
Saat dikonfirmasi belasan awak media yang menyaksikan kedatang Ipung dan tim ke Polresta Denpasar, Ipung menjelaskan bahwa langkah ini ditempuh terkait Laporan Polisi Nomor: LP/B/349/VI/2026/POLRESTA DPS/POLDA BALI tanggal 8 Juni 2026 atas dugaan pelanggaran Pasal 401 KUHP tentang Penggelapan Asal-Usul Seseorang/Anak. Pengajuan bukti tambahan ini dilakukan sebagai pembanding atas laporan yang diajukan oleh pelapor sekaligus suami dari Karina Chandra yakni Reiner Sugata Liman. Kuasa hukum menilai bahwa penetapan status tersangka terhadap dr. Karina Chandra dan ibunya, Liem Jen Lie, dipenuhi kejanggalan, rekayasa, serta dugaan kriminalisasi. “Kami membawa dokumen akta kelahiran anak yang telah terbit pada tanggal 10 November 2026. Dalam dokumen akta kelahiran anak tersebut dengan sangat jelas tertera nama ayah kandung yakni Reiner Sugata Liman dan ibu kandungnya bernama Karina Chandra. Jadi tuduhan dugaan penggelapan asal usul seseorang atau anak dengan sendirinya gugur demi hukum,” ujarnya.
Ia menjelaskan, akta kelahiran sah telah terbit.pada 10 November 2026. Akta kelahiran anak dengan inisial VACL tersebut dengan Nomor: 5171-LT-10112026-0007 yang mencantumkan Reiner Sugata Liman sebagai ayah kandung dan Karina Chandra sebagai ibu kandung. “Kalau sudah ada akta otentik ini maka unsur mens rea atau niat jahat untuk menggelapkan asal-usul anak sama sekali tidak pernah ada atau gugur. Dari mana dalilnya kalau ada niat jahat menggelapkan asal usul seseorang atau anak, sementara akta kelahiran disebut dengan jelas nama kedua orang tuanya, lahir di RS Prima Medika dan seterusnya,” ujarnya.
Berdasarkan penelusuran tim hukum, keterlambatan pengurusan akta kelahiran anak dipicu oleh tindakan pelapor Reiner Sugata Liman atau suami dari Karina Chandra yang menguasai Akta Perkawinan serta KTP berstatus kawin milik Karina Chandra sejak September 2025. “KTP dengan status sudah kawin juga dikuasai oleh pelapor Reiner Sugata Liman sejak tahun 2025. Inilah sebabnya saat mau melahirkan di RS Prima Medika, Dokter Karina Chandra menggunakan KTP lama yang masih bujang atau belom kawin. Apakah ini bisa disebut mens rea atau niat jahat,” ujarmya. Saat KTP dengan status kawin dikuasai oleh pelapor Reiner Sugata Liman, kliennnya yakni Karina Chandra sempat menggunakan KTP berstatus belum kawin saat melahirkan di RS Prima Medika pada 14 Februari 2026, yang kemudian dijadikan celah oleh pelapor untuk membuat laporan polisi.
KTP Karina Chandra yang dikuasai suaminya Reiner Sugata Liman ini juga sangat janggal. Fakta mengejutkan bahwa KTP berstatus kawin atas nama Karina Chandra sebenarnya sudah dicetak dan diambil oleh pelapor pada 2 Maret 2026, hanya beberapa hari sebelum laporan polisi dibuat pada 10 Maret 2026. Pihak kuasa hukum mempertanyakan mengapa penyidik tidak mendalami asal-usul pencetakan KTP tersebut dan mengapa laporan pengaduan kehilangan KTP dilakukan oleh orang lain, bukan pemilik langsung. Pelapor juga disebut sempat mengirim surat pemblokiran pengurusan akta kelahiran anak ke Dinas Dukcapil Kota Denpasar pada 11 Februari 2026 (sebelum anak lahir). Selain itu, pelapor diduga memaksa klien saya untuk melahirkan di RS Balimed sesuai kehendaknya. Padahal proses persalinan terjadi lebih dulu di RS Prima Medika. Kuasa hukum juga meminta agar dilakukan pemeriksaan kejiwaan terhadap pelapor mengingat adanya pengakuan keluarga dalam sidang perceraian terkait kondisi psikologis pelapor. Ada juga keanehan lainnya, dimana lazimnya jika cetak KTP baru dengan status kawin maka KTP lama yang isinya single tidak bisa digunakan lagi atau dimusnahkan. “Kami tidak akan tinggal diam dalam perolehan KTP yang baru itu, sebab pas foto Karina Chandra juga ada latar belakang merah. Ini pasti ada apa dengan Dukcapil,” ujarnya.
Asas Prejudicial Geschill dan Proses Hukum yang Berjalan.
Saat ini, perkara perdata terkait hak asuh anak masih berproses di tingkat Kasasi di Mahkamah Agung setelah sebelumnya bergulir di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi Denpasar. Berdasarkan PERMA RI No. 1 Tahun 1956 dan SEMA RI No. 4 Tahun 1980, apabila perkara perdata dan pidana saling berkaitan dengan subjek yang sama, maka perkara pidana seharusnya ditangguhkan (prejudicial geschill).
Kuasa hukum menyesalkan sikap penyidik Unit PPA Polresta Denpasar yang menolak dan mengabaikan lebih dari 30 alat bukti yang diajukan secara inisiatif oleh pihak terlapor, serta dinilai keliru menafsirkan kewenangan alat bukti dalam proses penyidikan. “Kami
berharap Kapolresta Denpasar berkenan melakukan investigasi mendalam, membuka ruang gelar perkara Khusus, atau mengadakan gelar perkara bersama Jaksa Penuntut Umum (JPU). Langkah ini diharapkan dapat mencegah terjadinya penyidik yang sesat dan kriminalisasi terhadap seseorang.
Tembusan dari surat pengantar bukti tambahan ini turut dikirimkan kepada sejumlah pejabat tinggi penegak hukum, mulai dari Kapolri, Kabareskrim, Kadiv Propam Polri, Kapolda Bali, hingga Kajari Denpasar.

