Bukti Komitmen Berantas Kecurangan JKN, Pemprov Bali Borong Tiga Penghargaan Anti Kecurangan Tahun 2026

JAKARTA, REPORTASE BALI- Pengendalian kecurangam menjadi bagian penting dalam menjaga integritas pelayanan kesehata. Sejak awal penyelenggaraan Program Jaminan Kesehata Nasional (JKN),
BPJS Kesehatan terus memperkuat upaya pencegaha dan deteksi kecurangan demi menjaga kualitas
layanan bagi peserta. Direktur Utama BPJS Kesehatan, Prihatin Pujowaskito mengataka, berbagai langkah pengendalian kecurangan telah dilakukan secara berkelanjuta melalui penyempurnaan kebijakan, peningkatan
kompetensi sumber daya manusia, penguatan tata kelola dan sistem pengendalian, hingga perluasan
kolaborasi lintas sektor.

Sebagai bagian dari upaya tersebut, BPJS Kesehatan membentuk Tim Anti-Kecuranga JKN di seluruh
jenjang organisasi, mulai dari tingkat pusat, wilayah, hingga cabang. BPJS Kesehatan juga menetapkan
Key Performance Indicator (KPI) bagi unit kerja dan Duta BPJS Kesehatan , memperkuat monitoring
serta pelaporan kegiatan anti-kecuramgan , hingga mengembangkan modul anti-fraud bagi verifikator yang disertifikasi oleh BNSP.
“Kecuranga dalam pelayana kesehatan tidak hanya berdampak pada kerugian finansial, tetapi juga
dapat memengaruhi keselamatan pasien, mutu pelayanan, dan kepercayaan masyarakat. Karena itu,
pengendalian kecurangan perlu dilakukan secara menyeluruh melalui langkah pencegaha, deteksi, hingga penanganan yang melibatkan berbagai pihak,” ujar Pujo dalam 2 nd Indonesia Healthcare AntiFraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11).

Menurut Pujo, semakin luas cakupan kepesertaan JKN, semakin besar pula tanggung jawab untuk menjaga keberlanjutan penyelenggaraannya. Per 1 November 2026, Program JKN telah memberikan perlindunga kesehatan kepada sekitar 285,8 juta jiwa atau 98,5 persen penduduk Indonesia. Besarnya
cakupan tersebut turut meningkatkan kompleksitas pengelolaan pelayanan, pembiayaan , data, hingga hubungan antarpemangku kepentingan.

Seiring denga perkembangan tersebut, tantangan pengendalian kecurangan juga terus berkembang. Ia menegaskan praktik kecuranga dalam pelayanan kesehatan tidak dapat dipandang semata-mata sebagai persoalan kerugian finansial. Peuguatan upaya pencegahan turut berperan dalam menjaga keselamatan pasien, meningkatkan efektivitas pemanfaatan sumber daya kesehatan, serta
memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap sistem kesehatan
“Selain penguatan teknologi, BPJS Kesehatan juga mendorong transformasi pelayanan kesehatan dari
pendekata volume-based menuju value-based healthcare. Melalui pendekatan ini, pelayanan kesehatan diharapkan semakin berorientasi pada hasil klinis terbaik bagi pasien dengan pemanfaatan biaya yang lebih efisien. Penguatan kebijakan dan regulasi juga diperlukan untuk memperjelas
kewenangan serta meningkatkan efektivitas penegakan sanksi,” tegas Pujo.

Sebagai bagian dari upaya memperluas kolaborasi, BPJS Kesehatan turut mendorong pembentukan Indonesia Healthcare Anti-Fraud Association (INHAFA). Forum ini diharapkan menmjadi wadah kolaborasi lintas sektor untuk bertukar pengetahuan, pengalaman dan praktik terbaik dalam
memperkuat integritas pelayanan kesehatan. INHAFA akan mengembangkan tiga peran strategis, yakni forum kolaborasi lintas sektor,
pengembangan pengetahuan dan kompetensi, serta penguatan pengawasan dan akuntabilitas
bersama. Melalui inisiatif tersebut, sinergi antar pemangku kepentingan diharapkan semakin kuat sehingga upaya pengendalian kecuranga dalam Program JKN dapat berjalan secara berkelanjutan.

Pejabat Pengganti Sementara Direktur Kepatuhan dan Hubungan Antar Lembaga BPJS Kesehatan, Vetty Yulia Permanasari menyebut kompleksitas penyelenggaraa jaminan kesehatan, perkembangan pola pelayanan, serta dinamika risiko menuntut kita untuk membangun sistem pencegahan dan
penanganan kecurangan yang semakin adaptif.

Ia menambahkan , upaya pengendalian kecuranga tidak dapat dilakukan oleh satu institusi secara mandiri. Diperlukan keterlibatan berbagai pihak, mulai dari regulator, BPJS Kesehatan, fasilitas
kesehatan, aparat penegak hukum, akademisi, industri asuransi, organisasi profesi, hingga masyarakat
sipil. Sinergi tersebut diperlukan untuk membangun sistem pencegahan dan penanganan kecurangan yang terintegrasi, adaptif, dan berkelanjutan.
“Kita harus membangun tembok pencegahan yang kokoh melalui penguatan sistem, pengawasa ,
kolaborasi, dan integritas seluruh pemangku kepentingan. Sehingga, apabila masih terdapat pihak yang
mencoba melampaui batas tembok tersebut untuk melakukan kecurangan, maka harus siap menghadapi konsekuensi dan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku,” tegas Vetty.

Menteri Koordinator Bidang Pemberdayaan Masyarakat Republik Indonesia, Abdul Muhaimin Iskandar
menegaskan bahwa seluruh pihak harus menjaga ketahanan sistem JKN agar semakin tangguh, produktif, dan efektif, termasuk dalam menghadapi risiko kecurangan. Hal ini merupakam bagian dari upaya penyempurnaan agar tidak ada satu pun masyarakat yang harus menghadapi risiko kesehatan
seorang diri karena negara hadir melalui BPJS Kesehatan.

Salah satu kekuatan yang harus terus dijaga adalah memastikan tidak ada lagi praktik kecurangan dalam seluruh sistem penyelenggaraan JKN. Ia menegaskan pentingnya membangun sistem yabg tangguh agar BPJS Kesehatan tidak dikendalikan atau dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang melakukan kecurangan. “Di era keterbukaan informasi dan media sosial saat iii, upaya pencegaha, penghentian,
dan anisipasi terhadap praktik kecurangan harus semakin diperkuat. Kareba itu, kita perlu membangun
ekosistem yang mampu mendeteksi dan mencegan kecuranga secara efektif,” kata Cak Imin.

Dalam INAHAFF ini juga dilakukan pemberian penghargaan bagi pihak-pihak yang telah berkomitmen
memperkuat budaya anti kecuranga dalam penyelenggaraan Program JKN tahun 2026, antara lain, Kategori Tokoh Inspiratif Amti Kecurangan Terbaik yakni, Ketua TKMKB Provinsi Jawa Timur, Dr.dr. Hamzah, Sp.A .,KNA, KIC, Sekretaris Daerah Provi si Bali, Drs. Dewa Made Indra, M.Si, Ketua TKMKB Provinsi Sulawesi Selatan , Prof. dr. Irawan Yusuf, Ph.D.

Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Tingkat Kabupaten/Kota Terbaik yakni, Terbaik 1 Kabupaten Purbalingga,Terbaik 2 Kota Medan, Terbaik 3 Kabupaten Banyumas

Kategori Tim Pencegahan Kecurangan JKN Provinsi Terbaik. Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Riau, Terbaik 3 Provinsi Jawa Barat.
Kategori Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik yakni, Terbaik 1 Kabupaten Kotawaringin Barat, Terbaik 2 Kabupaten Karawang, Terbaik 3 Kabupaten Sukabumi.

Kategori Pemerintah Provinsi Dengan Komitmen Anti Kecurangan Terbaik yakni Terbaik 1 Provinsi Bali, Terbaik 2 Provinsi Nusa Tenggara Timur, Terbaik 3 Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Mungkin Anda Menyukai