DENPASAR, REPORTASE BALI– Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Gianyar
menyelenggarakan High Level Meeting (HLM) untuk mengintensifkan upaya pengendalian inflasi menjelang
Hari Raya Idul Fitri 1446 H dan Nyepi Tahun Caka 1947. Pertemuan dipimpin langsung oleh Wakil Bupati
Gianyar, Anak Agung Gde Mayun; dan dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali,
Butet Linda H. Panjaitan; Kepala Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Gianyar, Kepala Bagian Perekonomian Setda Kabupaten Gianyar, perwakilan Gudang Perum Bulog Kab. Gianyar, Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah, serta anggota TPID Kabupaten Gianyar.
Dalam arahannya, Wakil Bupati Gianyar, Anak Agung Gde Mayun menyampaikan bahwa stabilitas harga penting untuk menjadi fokus TPID menjelang rangkaian HBKN Nyepi, Idul Fitri, Galungan dan Kuningan ke
depan, mengingat terdapat potensi peningkatan permintaan yang berdampak pada stabilitas harga.
Mengacu pada catatan BPS untuk Provinsi Bali, pada Februari 2025 terjadi inflasi tahunan sebesar 1,21% (yoy) atau berada di bawah koridor target inflasi yang ditetapkan pemerintah 2,5±1%.
Strategi untuk mengantisipasi kenaikan harga perlu terus diperkuat terutama untuk komoditas dengan bobot inflasi
tinggi, seperti beras, daging ayam ras, minyak goreng, telur ayam ras, daging babi, bawang merah, dan cabai rawit.
Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Butet Linda H. Panjaitan, menyampaikan berbagai
risiko yang mendorong kenaikan harga pada Maret 2025 di samping kenaikan permintaan untuk Hari Raya
Nyepi dan Idul Fitri, yakni normalisasi tarif listrik setelah diskon pada Januari-Februari 2025 dan kenaikan
harga daging dan telur ayam ras di tengah peningkatan harga global bahan baku pakan ternak. Lebih
lanjut, Kabupaten Gianyar juga merupakan salah satu destinasi wisata internasional yang tidak hanya perlu
memenuhi kebutuhan pangan penduduk lokal, namun juga wisatawan yang jumlahnya besar. Sebagai
upaya stabilisasi harga, diperlukan mitigasi melalui optimalisasi strategi 4K, yaitu keterjangkauan harga,
ketersediaan pasokan, kelancaran distribusi, dan komunikasi efektif. Beberapa upaya pengendalian harga
yang direkomendasikan adalah perluasan dan realisasi Kerjasama Antar Daerah (KAD) dengan daerah
pemasok. Akselerasi pembentukan Perusahaan Umum Daerah (Perumda) Pangan perlu diperkuat sehingga
dapat menjadi perpanjangan tangan Pemkab Gianyar untuk melakukan contract farming dengan petani
dan penyaluran ke masyarakat melalui operasi pasar dan pasar murah.
Kepala BPS Kabupaten Gianyar, Maria Iin Maidiana, menyampaikan Indeks Perkembangan Harga (IPH) Kabupaten Gianyar terkini, di mana terdapat peningkatan dibandingkan periode sebelumnya yang disumbang oleh cabai rawit, beras, dan cabai merah. Perlu pemantauan secara intensif untuk
komoditas-komoditas dimaksud.
Sebelum pertemuan ditutup, seluruh kepala instansi daerah menyampaikan laporan upaya pengendalian
harga yang telah dilakukan, mencakup pemantauan komoditas pangan strategis di pasar dan distributor
untuk memastikan ketersediaan pasokan, menyelenggarakan operasi pasar dan pasar murah bekerjasama
dengan Bulog di titik-titik keramaian, serta merealisasikan kerja sama antar daerah dengan daerah pemasok.
Berdasarkan hasil pemantauan, tidak terdapat penimbunan stok dan pasokan pangan diprakirakan tetap surplus pada periode HBKN. Pada akhir pertemuan, Wakil Bupati Gianyar meminta agar
jajarannya memperkuat koordinasi dan eskalasi permasalahan di lapangan agar dapat dilakukan tindak lanjut secara tepat waktu. Dengan berbagai langkah pengendalian inflasi, TPID Kabupaten Gianyar optimis mampu menjaga stabilitas harga dan mendukung tercapainya target inflasi Bali dalam koridor yang ditetapkan pemerintah yaitu 2,5±1%.
