DENPASAR, REPORTASEBALI.ID – Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Provinsi Bali terus memperkuat upaya peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor pasar modal, khususnya bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan pemerintahan daerah. Upaya ini dilakukan melalui program tematik Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) Bali tahun 2025.
Kepala OJK Provinsi Bali, Kristrianti Puji Rahayu, mengatakan bahwa langkah ini merupakan bagian dari implementasi Gerakan Nasional Cerdas Keuangan (GENCARKAN), serta selaras dengan Indeks Akses Keuangan Daerah (IKAD) yang baru diluncurkan OJK sebagai instrumen percepatan inklusi keuangan untuk mendorong pemerataan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.
“Indeks literasi dan inklusi pasar modal di Indonesia saat ini masih tergolong rendah. Berdasarkan Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan 2025, masing-masing baru mencapai 17,78 persen dan 1,34 persen. Ini menjadi tantangan sekaligus peluang untuk terus mendorong pemahaman masyarakat, termasuk ASN, terhadap produk-produk pasar modal,” ujar Kristrianti dalam keterangan tertulis, Rabu (7/5/2025).
Sebagai bagian dari program ini, OJK Bali bersama TPAKD menggandeng Bursa Efek Indonesia (BEI) Wilayah Bali dan pelaku industri jasa keuangan pasar modal untuk menyelenggarakan serangkaian kegiatan edukatif. Materi yang diberikan mencakup pengenalan produk investasi seperti saham, obligasi, dan reksa dana.
Kegiatan perdana telah dilakukan di Kabupaten Gianyar, berkolaborasi dengan TPAKD Gianyar, BEI Wilayah Bali, dan Mandiri Sekuritas. Ke depan, edukasi serupa akan digelar di seluruh kabupaten/kota di Bali selama tahun 2025.
Program ini tidak hanya fokus pada edukasi dasar, tetapi juga akan melibatkan pelatihan teknis seperti analisis saham, mekanisme transaksi, penawaran umum perdana (Initial Public Offering/IPO), securities crowdfunding, hingga kompetisi trading saham antar ASN.
Melalui program ini, OJK berharap dapat membentuk ekosistem industri jasa keuangan yang lebih inklusif, inovatif, dan berkelanjutan. Selain itu, edukasi pasar modal bagi ASN dinilai dapat memperluas akses terhadap layanan keuangan serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di daerah.
