DENPASAR – Gubernur Bali Wayan Koster menerima kunjungan kerja Badan Kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP) DPR RI di Gedung Sabha Jayasabha, Denpasar, Kamis (23/10). Kunjungan bertema “Diplomasi Budaya dan Pembangunan Lestari” itu menyoroti posisi strategis Bali sebagai ujung tombak diplomasi pariwisata dan penyumbang devisa terbesar bagi Indonesia.
Ketua BKSAP DPR RI Mardani Ali Sera menegaskan dukungannya terhadap penguatan kekhususan Bali, termasuk perlindungan terhadap nilai-nilai budaya dan lingkungan.
“Kami sangat mendukung kekhususan Bali dengan regulasi yang memperkuat eksistensi dan kelestariannya. Bali bukan hanya indah, tapi juga berperan penting dalam diplomasi budaya Indonesia,” ujar Mardani.
Anggota BKSAP yang juga anggota Komisi V DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Irene Yosiana, menambahkan bahwa kontribusi Bali terhadap devisa nasional harus diimbangi perhatian serius dari pemerintah pusat.
“Sekitar tujuh persen dari total devisa nasional berasal dari Bali. Namun investasi asing justru sering menyulitkan masyarakat lokal. Kami ingin pariwisata Bali ke depan benar-benar berkelanjutan dan berpihak pada rakyat,” katanya.
Sementara itu, Gubernur Bali Wayan Koster menegaskan perlunya dukungan pemerintah pusat untuk pembangunan infrastruktur dan kebijakan yang menjaga keberlanjutan budaya serta lingkungan di Bali.
“Bali kecil, tapi ‘khasiatnya’ besar. Kami menyumbang lebih dari 53 persen devisa pariwisata nasional. Tapi infrastruktur ke daerah wisata seperti Bali justru kurang diperhatikan. Kami mohon timbal balik yang sepadan, bukan lebih,” tegas Koster.
Menurut data Pemprov Bali, hingga Oktober 2025 jumlah wisatawan mancanegara yang datang ke Bali mencapai 5,7 juta orang, dan diperkirakan menembus 7 juta orang di akhir tahun. Tahun sebelumnya, Bali mencatat devisa pariwisata mencapai Rp167 triliun atau 53 persen dari total devisa pariwisata nasional sebesar Rp312 triliun.
“Spending wisatawan di Bali mencapai 1.630 dolar AS per orang, jauh di atas rata-rata nasional. Ini menunjukkan Bali sebagai destinasi premium dunia,” ungkap Koster.
Namun, Koster mengakui Bali masih menghadapi sejumlah tantangan, seperti keterbatasan infrastruktur, pengelolaan sampah, dan ketimpangan fiskal antara kontribusi daerah dengan alokasi anggaran pusat.
“Kalau tidak ada infrastruktur memadai, daya saing Bali bisa turun dan kalah dengan Malaysia atau Thailand. Karena itu kami terus membenahi transportasi dan pengolahan sampah, termasuk membangun waste to energy,” jelasnya.
Koster juga menegaskan arah pembangunan Bali berlandaskan tiga pilar utama: alam, manusia, dan budaya. Melalui konsep Ekonomi Kerthi Bali, Pemprov mendorong transformasi menuju pertanian organik, energi bersih, industri lokal berdaya saing, serta pariwisata berbasis budaya dan lingkungan.
“Budaya adalah hulunya, pariwisata hilirnya. Kalau budaya dijaga, pariwisata akan datang dengan sendirinya. Kami ingin pembangunan Bali satu pulau, satu pola, satu tata kelola,” ujarnya.
Ketua Bali Tourism Board (BTB), Ida Bagus Agung Partha Adnyana, juga berharap kunjungan BKSAP DPR RI ini mendorong komitmen pusat dalam menjaga keberlanjutan Bali.
“Bali tidak perlu promosi besar-besaran, tapi perlu branding yang menonjolkan kelestarian lingkungan dan budaya. Sustainability harus jadi wajah utama pariwisata Bali,” ucapnya.
Kunjungan BKSAP DPR RI ini diharapkan memperkuat posisi Bali dalam diplomasi budaya dan ekonomi global, sekaligus membuka sinergi antara pemerintah pusat dan daerah untuk menjamin keberlanjutan Pulau Dewata sebagai destinasi wisata dunia yang selaras dengan alam dan budaya.
