REPORTASEBALI.ID – Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memastikan kondisi perekonomian dan sistem keuangan Indonesia tetap stabil dan resilien di tengah ketidakpastian global. Hal tersebut disampaikan dalam Rapat Berkala IV KSSK Tahun 2025 yang digelar pada Jumat (31/10/2025) di Jakarta.
Rapat tersebut dipimpin oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati selaku Ketua KSSK dan dihadiri oleh Gubernur Bank Indonesia (BI) Perry Warjiyo, Ketua Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Mahendra Siregar, serta Ketua Dewan Komisioner Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) Purbaya Yudhi Sadewa.
Dalam pernyataan resminya, KSSK menyampaikan bahwa ekonomi nasional masih mencatatkan pertumbuhan kuat sebesar 5,2 persen (yoy) pada kuartal III-2025, didukung konsumsi rumah tangga yang tetap solid serta ekspansi investasi di berbagai sektor.
“Kinerja ekonomi Indonesia menunjukkan ketahanan yang sangat baik di tengah kondisi global yang penuh ketidakpastian,” ujar Sri Mulyani.
Pertumbuhan yang kuat juga ditopang oleh realisasi belanja pemerintah yang produktif, inflasi yang terkendali dalam kisaran sasaran 2,5±1 persen, serta nilai tukar rupiah yang stabil di tengah tekanan global.
KSSK juga menegaskan bahwa sistem keuangan nasional tetap stabil dengan likuiditas perbankan yang memadai dan tingkat permodalan yang kuat. Rasio kecukupan modal (CAR) perbankan tercatat di atas 25 persen, sementara rasio kredit bermasalah (NPL) berada di bawah 3 persen.
Sementara itu, Dana Pihak Ketiga (DPK) tumbuh sekitar 7 persen, dan penyaluran kredit meningkat hingga 9,8 persen (yoy), menunjukkan fungsi intermediasi yang terus membaik.
“Indikator sistem keuangan kita menunjukkan ketahanan yang kuat, baik dari sisi perbankan maupun pasar keuangan,” kata Gubernur BI Perry Warjiyo.
Ia menambahkan, koordinasi antaranggota KSSK terus diperkuat untuk menjaga stabilitas nilai tukar dan mendorong pembiayaan ekonomi yang berkelanjutan.
KSSK menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat sinergi kebijakan fiskal, moneter, makroprudensial, mikroprudensial, dan penjaminan simpanan guna menjaga stabilitas sistem keuangan nasional.
OJK juga melanjutkan pengawasan terhadap sektor keuangan non-bank, pasar modal, dan fintech agar tetap sehat dan terlindung dari risiko eksternal.
Sementara itu, LPS menegaskan kesiapan likuiditas dan mekanisme penjaminan untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap perbankan.
“Koordinasi lintas otoritas dalam forum KSSK terus diperkuat agar respons kebijakan dapat dilakukan secara cepat, tepat, dan terukur,” ujar Ketua Dewan Komisioner OJK Mahendra Siregar.
Meski kondisi domestik relatif solid, KSSK tetap mewaspadai potensi risiko eksternal, seperti ketidakpastian kebijakan moneter global, volatilitas harga komoditas, dan tensi geopolitik yang dapat memengaruhi arus modal dan stabilitas nilai tukar.
KSSK juga menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kebijakan pengelolaan utang, memperluas basis investor domestik, serta mendorong pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.
“Sinergi kebijakan yang solid akan menjadi kunci bagi ketahanan ekonomi Indonesia menghadapi gejolak global,” pungkas Sri Mulyani.




















