DENPASAR, REPORTASE BALI- Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali mengambil tindakan tegas terhadap dua warga negara asing (WNA) asal Ukraina dan Rusia yang kedapatan bekerja tidak sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Keduanya dikenakan Tindakan Administratif Keimigrasian (TAK) berupa deportasi dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun.
Kedua WNA tersebut masing-masing berinisial TR (28), perempuan asal Ukraina pemegang Izin Tinggal Terbatas (ITAS) Remote Worker, dan IB (30), laki-laki asal Rusia pemegang ITAS Employment. Kasus ini terungkap setelah Imigrasi menindaklanjuti laporan masyarakat melalui operasi pengawasan gabungan bersama Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Bali.
Berdasarkan hasil pemeriksaan, TR diketahui memiliki ITAS Remote Worker. Meski terdaftar sebagai Independent Beauty Partner pada perusahaan kosmetik di luar negeri, TR
justru terbukti bekerja sebagai penata rambut (hair stylist) di sebuah salon di kawasan Tibubeneng, Kabupaten Badung, Bali.
Sementara itu, IB diketahui tidak memiliki hubungan kerja maupun menjalankan tanggung jawab pekerjaan pada perusahaan yang menjadi penjaminnya. IB justru bekerja sebagai
disc jockey (DJ) lepas di sejumlah tempat hiburan di Bali. Tak hanya itu, ia juga menjalankan aktivitas sebagai penata rambut di salon yang sama dengan TR selama kurang lebih tiga bulan.
Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi Bali, Ramdhani, menegaskan bahwa kepemilikan izin tinggal yang sah tidak serta-merta memberikan kebebasan bagi orang asing untuk melakukan pekerjaan di luar peruntukan izin yang diberikan.
“Setiap orang asing yang berada di Indonesia wajib mematuhi ketentuan keimigrasian, termasuk menjalankan aktivitas sesuai dengan izin tinggal yang dimiliki. Kami tidak akan
menoleransi penyalahgunaan izin tinggal untuk melakukan pekerjaan yang tidak sesuai dengan ketentuan hukum,” tegas Ramdhani.
Ramdhani menjelaskan bahwa izin tinggal Remote Worker diperuntukkan bagi orang asing yang bekerja secara jarak jauh untuk perusahaan di luar negeri sesuai ketentuan yang
berlaku, bukan untuk bekerja secara langsung pada usaha lokal di Indonesia. Sementara itu, pemegang ITAS Employment wajib menjalankan pekerjaan sesuai dengan dasar
pemberian izin tinggalnya.
Atas pelanggaran tersebut, kedua WNA dikenakan tindakan administratif keimigrasian berdasarkan Pasal 75 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian. Keduanya dideportasi pada 10 November 2026 melalui Bandar Udara
Internasional I Gusti Ngurah Rai dan diusulkan masuk dalam daftar penangkalan selama lima tahun.
“Kami menyambut baik kehadiran orang asing yang memberikan kontribusi positif bagi Indonesia, termasuk bagi sektor pariwisata dan perekonomian Bali. Namun, setiap aktivitas
harus tetap sesuai dengan ketentuan hukum. Pengawasan ini penting untuk menjaga ketertiban serta melindungi kepentingan masyarakat,” ujar Ramdhani.
Lebih lanjut, Ramdhani mengapresiasi peran aktif masyarakat dalam melaporkan dugaan pelanggaran keimigrasian. Menurutnya, partisipasi masyarakat dan sinergi antarinstansi
merupakan bagian penting dalam memastikan keberadaan serta kegiatan orang asing di Indonesia tetap sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Imigrasi Bali berkomitmen untuk terus meningkatkan pengawasan terhadap aktivitas WNA melalui operasi lapangan, penguatan koordinasi lintas instansi, serta tindak lanjut atas laporan masyarakat. “Bali terbuka bagi wisatawan, investor, dan tenaga profesional asing yang mematuhi aturan. Namun, keterbukaan tersebut harus diiringi dengan kepatuhan terhadap hukum. Kami ingin
memastikan Bali tetap menjadi destinasi yang aman, tertib, dan berkualitas,” tambah Ramdhani.
Penegakan hukum ini merupakan bagian dari komitmen Direktorat Jenderal Imigrasi untuk melaksanakan pengawasan keimigrasian secara profesional, tegas, proporsional, dan
berkeadilan. Sejalan dengan semangat “Imigrasi untuk Rakyat”, Direktorat Jenderal Imigrasi terus memperkuat pengawasan terhadap keberadaan dan kegiatan orang asing guna menjaga
ketertiban umum, melindungi kepentingan masyarakat, serta mendukung iklim pariwisata
dan investasi yang sehat dan berkelanjutan.
