DENPASAR, REPORTASE BALI- Aliansi Pemuda Merah Putih Bali menyerukan agar Pemerintah Daerah (Pemda) terus memperkuat sinergi dengan pusat dan mendukung penuh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Untuk itu, puluhan pemuda yang tergabung dalam Aliansi Pemuda Merah Putih menggelar aksi damai di depan Kantor DPRD Provinsi Bali, Selasa (24/2/2026). Masa aksi yang terdiri dari pekerja dan mahasiswa itu berpakaian serba hitam. Awalnya, masa aksi bergerak dari depan Kantor Cabang Bank BRI Renon sembari membawa spanduk bertuliskan “dukung pemerintahan Prabowo”.
Sesampainya di depan Kantor DPRD Bali, mereka langsung membacakan sejumlah tuntutan. Intinya dalam tuntutan itu mereka meminta agar pemerintah daerah memperkuat sinergi dengan pemerintah pusat. Setelah membacakan tuntutan masa aksi langsung membubarkan diri, tanpa ada gerakan tambahan lainnya.
Koordinator aksi, I Gede Ngurah Wahyu Nagatha menyatakan bahwa aksi tersebut bertujuan untuk meminta agar pemerintah daerah bersinergi dengan pemerintah pusat khususnya di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. “Aksi hari kita menyampaikan pendapat bahwa bagaimana pemerintah daerah bisa bersinergi dengan Presiden kita saat ini Bapak Prabowo Subianto agar pemerataan (pembangunan) daerah khususnya Bali untuk pariwisata,” jelasnya.
Ia menegaskan, tidak ada tujuan lain dari aksi tersebut selain untuk kepentingan pemeratan pembangunan di Bali. “Agar tidak terjadi peringatan dari Bapak Presiden terkait masalah sampah di Bali sangat buruk. Selain itu, kita menyatakan sikap bahwa yang paling utama sinergi presiden dengan pemerintah daerah,” imbuhnya.
Dalam aksi tersebut Aliansi Pemuda Merah Putih menyampaikan lima tuntutan. Pertama, mendukung Pemerintahan Prabowo Subianto. Kedua, menyatakan kecintaan dan dukungan kepada Presiden Prabowo Subianto serta tidak membuat gaduh jalannya pemerintahan. Ketiga, mengajak seluruh elemen masyarakat untuk tidak membuat kegaduhan terhadap pemerintahan yang sah. Keempat, menjaga Bali sebagai kota pariwisata agar tetap kondusif dan tidak terjadi kegaduhan yang merusak citra pariwisata. Kelima, menegaskan bahwa tidak instruksi presiden yang salah dan mengajak masyarakat untuk mendukung kebijakan pemerintah.
