Bali Juara Penanggulangan Kemisminan dan Penurunan Stunting, Gubernur Koster Diberi Penghargaan

0
2

DENPASAR, REPORTASE BALI- Pemerintah Provinsi Bali kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional dengan meraih peringkat pertama kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat provinsi pada ajang Apresiasi Pemerintah Daerah Berprestasi Tahun 2026 yang diselenggarakan oleh Kementerian Dalam Negeri di Yogyakarta Marriott Hotel, Kamis (4/6/2026) lalu. Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Gubernur Bali, Wayan Koster, yang diserahkan oleh Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman RI, Maruarar Sirait, mewakili Kementerian Dalam Negeri. Capaian ini diberikan atas keberhasilan Pemerintah Provinsi Bali dalam menjalankan program penanggulangan kemiskinan dan percepatan penurunan stunting yang dinilai inovatif, adaptif, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat hingga tingkat desa.

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali Ni Luh Gede Sukardiasih menyampaikan, penghargaan tersebut merupakan hasil kerja bersama seluruh pemangku kepentingan dalam mengakselerasi pembangunan keluarga dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. “Perwakilan BKKBN Provinsi Bali terus memperkuat pelaksanaan program percepatan penurunan stunting melalui pendampingan keluarga berisiko stunting, edukasi kesehatan reproduksi, peningkatan kualitas pengasuhan, serta penguatan sinergi dengan pemerintah daerah dan mitra kerja di seluruh Kabupaten/Kota,” ungkapnya di Kantor Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Selasa (9/6/2026).

Sukardiasih juga menyoroti tentang Implementasi penyusunan Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) di Provinsi Bali. Pembangunan kependudukan dan pembangunan keluarga diposisikan sebagai fondasi strategis dalam mewujudkan Visi Indonesia Emas 2045, yang dioperasionalisasikan melalui Peta Jalan Pembangunan Kependudukan (PJPK) sebagai instrumen pengendalian dan pengarah kebijakan yang terencana dan terukur. “PJPK tidak hanya menitikberatkan pada aspek kuantitas penduduk, tetapi juga secara komprehensif mencakup peningkatan kualitas penduduk, pembangunan keluarga, serta penataan persebaran dan mobilitas penduduk dalam kerangka Desain Besar Pembangunan Kependudukan (DBPK) beserta rencana aksinya,” ujarnya.

Sebelumnya Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menjelaskan, penghargaan tersebut merupakan bentuk apresiasi kepada pemerintah daerah yang mampu menunjukkan kinerja terbaik dalam pembangunan daerah. Menurutnya, penghargaan diberikan untuk mendorong terciptanya iklim kompetisi yang sehat antardaerah sekaligus menjadi bentuk penghargaan atas berbagai inovasi yang berhasil meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia juga menegaskan pentingnya mengangkat berbagai prestasi pemerintah daerah agar masyarakat dapat melihat banyaknya kepala daerah yang mampu menghadirkan perubahan positif melalui program pembangunan yang efektif.

Berdasarkan data yang dipaparkan dalam ajang penghargaan tersebut, Bali berhasil mencatatkan tingkat kemiskinan sebesar 3,42 persen atau terendah secara nasional, jauh di bawah rata-rata nasional sebesar 8,25 persen. Selain itu, prevalensi stunting di Bali berhasil ditekan hingga 7,2 persen, menjadikannya provinsi dengan angka stunting terendah di Indonesia dan satu-satunya provinsi yang mencatatkan prevalensi di bawah 10 persen. Capaian ini menunjukkan efektivitas berbagai intervensi yang dilakukan secara terintegrasi mulai dari tingkat provinsi hingga desa.

Dominasi Bali juga terlihat pada tingkat kabupaten dan kota. Kabupaten Badung berhasil meraih peringkat pertama kategori Penanggulangan Kemiskinan dan Penurunan Stunting tingkat kabupaten, diikuti Kabupaten Gianyar pada peringkat kedua dan Kabupaten Tabanan pada peringkat ketiga.

Sementara itu, Kota Denpasar meraih peringkat pertama untuk kategori yang sama pada tingkat kota. Atas keberhasilan tersebut, Pemerintah Provinsi Bali memperoleh insentif apresiasi sebesar Rp3 miliar dari Kemendagri sebagai bentuk dukungan terhadap keberlanjutan program pembangunan yang telah dijalankan.
Prestasi ini menunjukkan bahwa kolaborasi yang kuat antara pemerintah daerah, BKKBN, sektor kesehatan, pemerintah desa, dunia usaha, akademisi, dan masyarakat mampu menghasilkan capaian yang signifikan dalam upaya meningkatkan kualitas hidup keluarga. Ke depan, keberhasilan tersebut diharapkan dapat terus dipertahankan dan menjadi motivasi untuk memperkuat percepatan penurunan stunting, pengentasan kemiskinan, serta mewujudkan keluarga berkualitas menuju Indonesia Emas 2045.