Simpati di Podium, Kekacauan di Sistem, Menelanjangi Teater Politik Bagi-Bagi Hadiah Pemerintahan Baru
Oleh: Rafael Blendong*
Lanskap politik nasional hari ini menyajikan tontonan yang penuh kontradiksi. Jika diibaratkan sebuah lagu, jalannya roda pemerintahan saat ini sedang memainkan melodi dengan dua nada yang bertabrakan secara ekstrem, sebuah disonansi politik yang membingungkan indra pendengaran publik.
Di satu sisi, panggung depan Istana menampilkan melodrama empati yang menyentuh hati rakyat. Namun di panggung belakang, penataan kekuasaan justru memperlihatkan orkestrasi yang acak, cair, dan terkesan layaknya “bagi-bagi hadiah” yang amburadul.
Teater politik dua wajah inilah yang melahirkan pertanyaan mendasar: Apakah kita sedang dipimpin oleh seorang kesatria pelindung rakyat jelata, ataukah kita sedang menyaksikan pertunjukan kompromi tanpa ujung yang mengorbankan sakralnya sebuah prinsip?
Teater Empati di Atas Podium
Retorika komunikasi politik di atas podium kepresidenan sangat memikat. Dengan gaya tegas namun sarat sentimen afektif, rakyat disuguhkan sosok pemimpin yang memosisikan diri sebagai tameng emosional bagi mereka yang tertindas.
Narasi “merangkul rakyat yang bersedih”, menghormati pekerja kecil seperti pemulung dan buruh, hingga maklumat keras bahwa “tidak ada rasa kasihan bagi koruptor” adalah ramuan komunikasi yang luar biasa efektif.
Bagi masyarakat akar rumput, kehadiran figur pelindung ini seperti oase. Rasa iba dan simpati publik yang dipupuk sejak masa pemilu kini dikonversi menjadi pemakluman massal. Akibatnya, benteng legitimasi politik sang pemimpin menjadi tebal di mata rakyat. Apa pun kekurangan birokrasi, masyarakat cenderung memaafkannya karena telanjur percaya pada ketulusan sang dirigen di atas podium.
Ironi Wantimpres dan Matinya Konsistensi
Namun harmoni emosional itu seketika terasa sumbang saat kita menengok struktur kekuasaan. Salah satu puncak ironi teater politik ini adalah ditariknya pengamat vokal, Rocky Gerung, ke dalam lingkaran resmi Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres).
Langkah ini menciptakan satire politik yang menggelitik. Publik tentu belum lupa bagaimana Rocky Gerung bertahun-tahun membangun reputasi lewat diksi ikonisnya yang gemar melabeli lingkar kekuasaan sebelumnya dengan kata “dungu”, kritik tajam yang kerap dialamatkan secara tidak langsung pada kapasitas Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka.
Hari ini, batas antara pengkritik dan yang dikritik larut dalam secangkir kopi kompromi. Sang “filsuf” yang dulu menganggap rendah kapasitas kepemimpinan muda di kabinet, kini resmi duduk satu meja sebagai penasihat di dalam sistem yang dipimpin oleh figur tersebut.
Bagi sebagian analis, ini adalah taktik jenius untuk menjinakkan oposisi. Namun bagi masyarakat yang rasional, ini tampak seperti sebuah kelucuan. Ketika prinsip ideologis mudah ditukar dengan kursi jabatan, publik disadarkan bahwa dalam politik praktis, kata-kata tajam hanyalah alat tawar, dan posisi jabatan adalah mata uangnya.
Hadiah Kekuasaan yang Amburadul
Di luar fenomena Wantimpres, kekacauan sistemis juga terlihat dari tingginya frekuensi bongkar pasang posisi jabatan kementerian dan kepala lembaga. Kabinet yang gemuk dan formasi yang terus berubah memunculkan kesan bahwa penyusunan struktur pemerintahan tidak didasarkan pada perencanaan meritokrasi yang matang, melainkan pada kebutuhan untuk terus membagikan “hadiah” akomodasi politik demi memuaskan semua kelompok koalisi.
Ketika kekuasaan didefinisikan sebagai kue yang harus dibagi rata agar semua pihak tetap tenang, maka yang terjadi di dalam sistem adalah tumpang tindih kewenangan dan melambatnya eksekusi kebijakan. Manajemen negara yang harusnya presisi berubah menjadi manajemen yang serba cair dan spekulatif. Pemerintah sibuk menata ulang formasi internalnya sendiri, sementara tantangan riil masyarakat di bidang ekonomi dan sosial menuntut kepastian yang cepat.
Penutup, Menagih Hasil Akhir Orkestrasi
Sebuah lagu tidak bisa selamanya mengandalkan intro yang sedih untuk menutupi aransemen bagian tengahnya yang berantakan. Begitu pula dengan sebuah pemerintahan. Melodrama simpati di hadapan rakyat kecil dan ketegasan semu di atas podium pada akhirnya akan menemui batas kedaluwarsanya.
Pragmatisme politik dengan merangkul mantan penentang dan membagikan kursi jabatan mungkin efektif untuk menjaga stabilitas jangka pendek di kalangan elit. Namun jika sistem birokrasi terus dibiarkan berjalan amburadul dan tumpang tindih atas nama kompromi, maka harmoni yang dijanjikan akan berubah menjadi kebisingan yang merugikan pembangunan nasional.
Pada akhirnya, rakyat tidak hanya butuh dirangkul saat bersedih; mereka butuh sistem yang bekerja dengan benar untuk menghapus kesedihan tersebut.
Dan pada akhirnya yang saya lihat dengan jelas, partai politik bukan lagi wadah untuk mencalonkan seorang pemimpin. Kualitas sumber daya individu lah yang menjadi penentu siapa yang pantas. Jalur independen lah yang menjadi pemenang pemilihan umum yang akan datang. Keyakinan kemakmuran dan keadilan sosial Indonesia Trophy.
*Penulis adalah Musisi, Politisi, Songwriter, Vokalis Raff the Ambient