DENPASAR, BERITA DEWATA – Pengurus Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Bali masa khidmat 2025-2030 resmi dikukuhkan, Sabtu (28/2/2026). Usai pelantikan, jajaran pengurus langsung menggelar Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) I di HARRIS Hotel Cokroaminoto Denpasar.
Pelantikan dilakukan Ketua Bidang Informasi dan Komunikasi Majelis Ulama Indonesia (MUI) Pusat, KH Masduki Baidlowi. Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya adaptasi organisasi terhadap perubahan zaman, khususnya dalam menghadapi era digital.
“MUI adalah tenda besar dan organisasi payung umat Islam. Kita harus terus memperbarui semangat dan metode dalam menjalankan program, terutama di Bali,” ujar Masduki.
Ia menekankan, MUI bukan sekadar representasi ormas seperti NU, Muhammadiyah, Persis dan lainnya. Menurutnya, lebih dari 30 persen umat Islam tidak terafiliasi dengan ormas tertentu, namun tetap menjadikan MUI sebagai rujukan.
Masduki menyoroti perubahan besar dalam pola dakwah. Saat ini, sekitar 64 persen penduduk Indonesia merupakan generasi milenial, Gen Z, dan Gen Alpha yang lahir sebagai digital native.
Ia menyebut otoritas keagamaan kini tak lagi sepenuhnya berada pada sosok ulama secara fisik, melainkan mulai bergeser ke sistem algoritma media sosial.
“Metode dakwah lama tidak lagi efektif untuk menjangkau anak muda yang kritis dan cerdas. Dakwah harus beradaptasi dengan teknologi,” tegasnya.
Masduki meminta pengurus MUI Bali mengembangkan metodologi dakwah digital agar tetap relevan di tengah arus informasi yang cepat.
Dalam kesempatan itu, Masduki juga mengingatkan pentingnya keterbukaan umat Islam di Bali. Dengan jumlah sekitar 500 ribu jiwa atau sekitar 10 persen dari total populasi, umat Islam diminta menjadi bagian integral dari ekosistem sosial di Pulau Dewata.
Ia mengapresiasi kearifan lokal Bali seperti sistem Subak yang dinilai sejalan dengan nilai gotong royong dan kebaikan universal dalam Islam.
“Jangan membangun komunitas yang eksklusif karena bisa memicu radikalisme. Kita harus menyatu dalam kemasyarakatan dan membangun kerukunan secara evolusioner,” ujarnya.
Pesan tersebut selaras dengan sambutan Gubernur Bali Wayan Koster yang dibacakan Asisten I Setda Provinsi Bali, Dewa Mahendra Putra. Koster meminta para ulama menghadirkan narasi yang menyejukkan serta mencegah potensi radikalisme.
“Mari kita jaga keamanan Bali. Pariwisata sangat bergantung pada kenyamanan dan kedamaian,” pesan Koster.
Di sektor ekonomi, Pemprov Bali mendorong penguatan ekonomi syariah yang bersinergi dengan UMKM lokal.
Ketua MUI Bali, KH Mahrusun Hadiyono, menegaskan ulama sebagai khadimul ummah atau pelayan umat harus adaptif terhadap perkembangan teknologi dan sosial.
“Metode dan cara kerja ulama harus beradaptasi dengan perkembangan zaman yang semakin canggih,” katanya.
Sementara itu, Ketua Panitia Feri Hendri melaporkan Mukerda I MUI Bali mengusung tema Meneguhkan Peran Ulama untuk Mewujudkan Masyarakat Bali yang Sejahtera dan Berkeadilan. Dalam kegiatan tersebut juga dilakukan penandatanganan nota kesepahaman dengan sejumlah BUMN, seperti Bulog dan Pegadaian Syariah, guna mendukung pemberdayaan ekonomi umat.
Mukerda I ini diharapkan menjadi pijakan awal kepengurusan MUI Bali 2025-2030 dalam memperkuat moderasi beragama, adaptasi teknologi, serta sinergi ekonomi syariah di Bali.
