DENPASAR, REPORTASEBALI – Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP) Maruarar Sirait memastikan peningkatan kuota Program Bedah Rumah di Bali dapat terserap dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
Hal itu disampaikan Maruarar saat mengunjungi rumah Ni Wayan Pageh, penerima bantuan Program Bedah Rumah di Kelurahan Tonja, Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Senin (10/8/2026).
Dalam kunjungan tersebut, Maruarar didampingi Sekretaris Daerah Provinsi Bali Dewa Made Indra dan Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali I Made Astawa. Kunjungan dilakukan untuk memastikan proses renovasi rumah berjalan sesuai rencana dan segera dapat dihuni dalam kondisi layak.
Ni Wayan Pageh merupakan seorang ibu yang sehari-hari bekerja sebagai pemulung dengan penghasilan sekitar Rp500 ribu per bulan. Ia tinggal bersama tiga anaknya di rumah seluas 24 meter persegi yang berdiri di atas tanah miliknya sendiri.
Selama 27 tahun menempati rumah tersebut, Pageh belum pernah mendapatkan bantuan untuk memperbaiki huniannya.
Sebelum direnovasi, kondisi rumah tersebut cukup memprihatinkan. Sejumlah bagian bangunan mengalami kerusakan, meski pondasi dan sloof masih tergolong kokoh. Kolom rumah telah rapuh dan belum dilengkapi ring balok, sementara rangka atap berbahan kayu juga sudah tidak kuat.
Dinding rumah merupakan kombinasi tembok dan papan kayu. Sebagian penutup atap rusak sehingga menyebabkan kebocoran saat hujan deras. Kondisi tersebut diperparah dengan jendela yang rusak dan pencahayaan yang kurang memadai.
Perbaikan rumah mulai dilakukan pada 1 Agustus 2026 dan ditargetkan selesai pada 31 Agustus 2026. Maruarar memastikan pengerjaan dikawal pendamping teknis agar target tersebut dapat dipenuhi.
“Kita lakukan perubahan. Dikawal untuk semua pendamping teknis, selesaikan sesuai janji. Tanggal 31 Agustus, rumah Ibu Ni Wayan Pageh yang sangat tidak layak huni ini menjadi layak huni,” ujar Maruarar.
Menurutnya, bantuan tersebut merupakan bentuk kehadiran negara dalam membantu masyarakat yang memiliki keterbatasan untuk memperbaiki rumah.
“Ibu Ni Wayan Pageh ini adalah seorang ibu yang kuat, bekerja keras untuk menghidupi ketiga anaknya. Hari ini, atas perintah Presiden Prabowo, kita bantu Ibu Ni Wayan Pageh agar memiliki rumah yang layak huni,” katanya.
Kuota Bedah Rumah Bali Naik Signifikan
Selain meninjau rumah penerima bantuan, Maruarar memastikan pelaksanaan Program Bedah Rumah di Bali berjalan optimal. Ia mengungkapkan kuota bantuan untuk Bali mengalami peningkatan signifikan.
Pada 2025, Bali memperoleh alokasi 31 unit. Sementara pada 2026, jumlah tersebut meningkat menjadi 4.184 unit.
Maruarar meminta pemerintah daerah melakukan konsolidasi agar seluruh kuota tersebut dapat terserap dan tepat sasaran.
“Jangan sampai kenaikan yang sudah sangat tinggi ini tidak terserap. Karena itu, dari pemerintah daerah tolong dikonsolidasikan agar kuota Bedah Rumah yang besar untuk Provinsi Bali ini bisa terserap semua,” tegasnya.
Tender Rakyat Hemat Rp2,8 Juta
Dalam kunjungan tersebut juga digelar Pemilihan Terbuka Toko (PTT) atau Tender Rakyat di Balai Banjar Oongan. Mekanisme ini diterapkan untuk memastikan pengadaan material pembangunan dilakukan secara terbuka dan memberikan manfaat maksimal bagi penerima bantuan.
PTT diikuti kelompok penerima bantuan yang terdiri dari lima penerima dengan pagu anggaran Rp87,5 juta. Sebanyak tiga toko bangunan mengikuti proses pemilihan secara terbuka untuk menyediakan kebutuhan material.
Dari proses tersebut diperoleh efisiensi anggaran sebesar Rp2.801.900 atau sekitar 3,2 persen.
Efisiensi tersebut akan dikembalikan kepada kelompok penerima bantuan sehingga manfaat anggaran dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.
Maruarar menegaskan mekanisme Tender Rakyat merupakan bagian dari upaya pemerintah menjaga transparansi sekaligus mencegah terjadinya permainan dalam pengadaan bahan bangunan.
Melalui peningkatan kuota Program Bedah Rumah dan penerapan mekanisme pengadaan yang transparan, pemerintah berharap semakin banyak masyarakat yang selama ini tinggal di rumah tidak layak dapat memiliki hunian yang aman dan layak.
Selain meningkatkan kualitas hunian, tata kelola yang terbuka diharapkan memastikan setiap anggaran pemerintah benar-benar memberikan manfaat bagi masyarakat yang membutuhkan.
