REPORTASEBALI, DENPASAR – Digitalisasi pengelolaan uang rupiah dinilai belum disosialisasikan secara masif ke publik. Hal ini yang mendorong BI Perwakilan Bali menggelar Capacity Building media dengan tema “Digitalisasi Pengelolaan Uang Rupiah”.
Tema ini diangkat guna meningkatkan pemahaman mengenai pengelolaan uang rupiah kepada insan media dan masyarakat melalui pemberitaan media yang akan ditulis para wartawan di Provinsi Bali.
Mengawali capacity building, Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali menyampaikan bahwa tema mengenai pengelolaan uang rupiah sangat cocok dengan momentum bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2022 dan juga sebagai rangkaian dari program “Serambi Rupiah Ramadan 2022”.
Secara historis, kebutuhan uang untuk bertransaksi di masyarakat sangat tinggi menjelang hari raya Idul Fitri.
Kebutuhan uang tunai di masyarakat diperkirakan semakin meningkat pada bulan April 2022 dengan proyeksi sebesar Rp1.524 miliar (meningkat Rp1.407 miliar atau 277% bila dibandingkan dengan rata-rata per bulan pada Triwulan I 2022).
“Untuk memenuhi kebutuhan tersebut, Bank Indonesia telah menyediakan uang layak edar dalam jumlah dan pecahan yang cukup sebesar Rp4.900 miliar (4 kali lebih besar dari kebutuhan),” ujarnya.
Sebagaimana diketahui, pengelolaan uang tunai merupakan fungsi klasik dari bank sentral sebagai bank sirkulasi. Oleh sebab itu, Bank Indonesia senantiasa menyempurnakan kebijakan pengelolaan Uang Rupiah melalui pengembangan infrastruktur berbasis teknologi terkini.
Tujuan penguatan ini antara lain untuk menjaga kualitas uang yang beredar, menurunnya rasio temuan uang palsu, efisiensi distribusi uang, pemenuhan uang masyarakat berbasis spasial, dan digitalisasi pemrosesan uang Rupiah.
Deputi Direktur Kantor Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Bali, Agus Sistyo Widjajati selaku narasumber menyampaikan terdapat 3 pilar pada digitalisasi pengelolaan uang rupiah yakni ketersediaan uang rupiah yang berkualitas dan terpercaya, sistem distribusi yang efisien dan layanan kas prima, dan infrastruktur pengelolaan uang rupiah yang memadai dan berbasis teknologi.
Proses digitalisasi yang sudah dan akan dilakukan, diharapkan dapat mengoptimalkan teknologi di seluruh tahapan PUR yang terdiri dari perencanaan, pencetakan, pengeluaran, pengedaran, pencabutan dan penarikan, serta pemusnahan.
Pada proses perencanaan, digitalisasi dilakukan pada estimasi kebutuhan uang dan currency design e-catalogue. Currency design e-catalogue akan berisikan dokumentasi dari uang yang pernah dicetak.
Pada proses pencetakan, terdapat digitalisasi dalam rangka meningkatkan pengamanan pada uang yang dicetak.
Salah satu digitalisasi yang akan dilakukan adalah menerapkan optical banknote inspection system guna melihat apakah uang layak edar atau tidak.
Pada proses pengedaran, salah satu digitalisasi yang dilakukan adalah penerapan digital tracking untuk mengetahui posisi uang yang sedang didistribusikan.
Lebih lanjut, digitalisasi dilakukan pada Uang Peringatan Kemerdekaan 75 Tahun Republik Indonesia pecahan Rp75.000 (UPK 75 RI).
Digitalisasi UPK 75 RI di antaranya penggunaan dourable paper, adopsi teknik pewarnaan dengan tinta varnish, penggunaan benang pengaman micro lens, dan penggunaan tinta optically variable magnetic ink spark. Hal ini yang membawa UPK 75 RI dinobatkan sebagai finalis best commemorative currency awards 2022.
Bank Indonesia juga terus melakukan edukasi untuk mengenal rupiah. Salah satu proses digitalisasi yang dilakukan pada tahap ini adalah dengan meluncurkan aplikasi ARupiah sebagai media edukasi Cinta, Bangga, Paham (CBP) Rupiah berbasis teknologi Augmented Reality.
Aplikasi ini diharapkan dapat membantu masyarakat mengenal rupiah dengan cara yang asyik, yakni dengan bermain.
Proses penukaran uang rupiah juga tak luput dari digitalisasi yang dilakukan.
Bank Indonesia telah meluncurkan Aplikasi Penukaran dan Tarik Uang Rupiah (PINTAR) untuk mempermudah masyarakat dalam melakukan pemesanan penukaran uang. Agus menyebut uang merupakan simbol kedaulatan bangsa, sehingga harus selalu dijaga.
Hal inilah yang mendasari Bank Indonesia membuka layanan penukaran uang dengan harapan uang yang beredar di masyarakat memenuhi kualitas soil level (tingkat kelusuhan) yang ditetapkan, yakni uang pecahan kecil dengan soil level 6 – 8 tahun dan uang pecahan besar dengan soil level 8 – 10 tahun.
