NUSA DUA, REPORTASE BALI- Di tengah pembahasan mengenai penyesuaian tarif layanan BPJS Kesehatan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin mengungkapkan pemerintah tengah mengupayakan suntikan dana sekitar Rp20 triliun untuk memperkuat kondisi keuangan BPJS Kesehatan yang masih menghadapi defisit.
Pernyataan tersebut disampaikan Budi saat menjawab pertanyaan awak media mengenai rencana penetapan tarif baru layanan BPJS Kesehatan usai menghadiri 67th Annual World Congress International College of Angiology (ICA) 2026 yang dirangkaikan dengan 6th Indonesian Vascular Annual Scientific Congress (IndoVASC) di The Westin Resort Nusa Dua, Badung, Jumat sore (31/7/2026). “Yang pertama BPJS ini harus segera diinjeksi dana, karena kita tahu ada defisit. Saya berdoa, berusaha sekuat tenaga bersama Pak Dirut, mudah-mudahan Agustus ini Rp20 triliun bisa masuk,” ujarnya.
Meski demikian, ia memastikan masyarakat tidak perlu khawatir terhadap kemungkinan perubahan tarif maupun manfaat layanan BPJS Kesehatan. “Tidak ada perubahan tarif. Selama dia sudah menjadi anggota BPJS dan kepesertaannya aktif, mereka tetap ter-cover,” tegasnya.
Klaim Penyakit Jantung Masih Jadi Beban Terbesar
Dalam kesempatan yang sama, Budi mengungkapkan penyakit jantung masih menjadi salah satu penyumbang pembiayaan terbesar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Karena itu, pemerintah terus memperkuat layanan kardiovaskular melalui kolaborasi dengan Perhimpunan Dokter Spesialis Kardiovaskular Indonesia (PERKI), rumah sakit rujukan, serta BPJS Kesehatan agar akses dan kualitas layanan semakin baik dengan pembiayaan yang tetap efisien.
‘Sekarang didukung juga karena ketua BPJS-nya juga ahli jantung. Jadi, reimbursement mengenai jantung ada Pak Renan itu, ketua kolgium jantung yang sudah membantu meningkatkan akses, kualitas, dan juga cari jalan gimana harganya terjangkau, jadi klaimnya enggak terlalu besar juga. Karena BPJS ini salah satu klaim terbesar BPJS kan jantung,” katanya.
Budi menambahkan, dalam satu dekade terakhir kapasitas layanan jantung nasional meningkat pesat. Pemerintah menargetkan seluruh kabupaten dan kota di Indonesia sudah memiliki layanan kardiovaskular yang memadai pada 2027–2028.
Direktur Utama BPJS Kesehatan Mayjen TNI (Purn.) Prihati Pujowaskito menegaskan, seluruh pelayanan penyakit jantung dan pembuluh darah yang telah masuk dalam paket manfaat JKN tetap dijamin BPJS Kesehatan.
“BPJS itu cover hampir semua, dalam bentuk paket-paket pembiayaan. Termasuk yang sering dibicarakan yakni penyakit jantung vaskuler, terutama di pembuluh darah, kita cover semua,” ujarnya.
Ia menjelaskan teknologi kesehatan yang terus berkembang akan terlebih dahulu melalui proses Health Technology Assessment (HTA) sebelum dimasukkan ke dalam paket pembiayaan BPJS. “Kalau sudah keluar hasil kajian dan rekomendasi dari HTA, dia akan masuk ke sistem paket di pembiayaan BPJS. Jadi, jangan khawatir, BPJS mengcover semua,” katanya.
Prihati mengungkapkan BPJS Kesehatan saat ini memiliki sekitar 285 juta peserta, namun sekitar 54 juta peserta masih berstatus tidak aktif, termasuk 23 juta peserta yang menunggak iuran.
Setiap hari, BPJS melayani hampir 2 juta transaksi pelayanan kesehatan. Sementara dalam sebulan, biaya pelayanan mencapai sekitar Rp16 triliun, sedangkan penerimaan iuran sekitar Rp14 triliun.
“Dalam 1 bulan Rp 16 triliun. Memang masuknya Rp 14 triliun, kurang Rp 2 triliun tiap bulan. Tapi ingat kalau 54 juta tadi membayar di kelas 3 aja, 54 juta kali 42.000 itu Rp 2 triliunan lebih. Jadi, seandainya membayar semua, impas, tidak perlu defisit,” jelasnya.
Ia pun mengimbau masyarakat, khususnya peserta mandiri termasuk pekerja sektor pariwisata, agar menjaga kepesertaan BPJS tetap aktif dengan membayar iuran secara rutin. Menurutnya, bagi pekerja formal, mekanisme pembayaran iuran sudah dilakukan melalui pemotongan gaji sebesar 1 persen dari pekerja dan 4 persen ditanggung pemberi kerja.
